Konstruksi; Bisnis utama Adhi Karya. (Foto: Erman)
Jakarta – PT Adhi Karya Persero Tbk (ADHI) telah mencatatkan perolehan kontrak baru per Oktober 2022 sebesar Rp19,2 triliun atau naik sebesar 51% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp12,7 triliun.
“Kami terus berupaya agar kontrak ADHI terus tumbuh sampai akhir tahun, dan beberapa rencana telah dijalankan untuk mencapai target ADHI di tahun 2022,” ucap Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi dalam keterangan resmi dikutip 23 November 2022.
Beberapa kontrak baru yang didapatkan oleh ADHI di bulan Oktober 2022 diantaranya Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat di Kota Banda Aceh dan Plant Road and Drainage di Karawang, Jawa Barat.
Sehingga profil kontribusi perolehan kontrak baru per Oktober 2022 dari lini bisnis Engineering dan Konstruksi mendominasi sebesar 90%, Properti sebesar 9%, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.
Sedangkan berdasarkan tipe pekerjaan yang diperoleh, jenis proyek jalan dan jembatan sebesar 26%, proyek gedung sebesar 30%, dan proyek infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, jalur kereta api, dan proyek energi, serta proyek lainnya sebesar 44%.
Kemudian, berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru yang bersumber dari Pemerintah sebesar 39%, sumber dari BUMN dan BUMD sebesar 11%, sementara proyek kepemilikian swasta/lainnya termasuk proyek investasi sebesar 50%.
Adapun, dari peningkatan kinerja yang ada menunjukan konsistensi ADHI untuk terus meningkatkan performa perusahaan di tengah situasi industri pada saat ini. Dari perolehan kontrak baru juga menunjukan bahwa ADHI semakin sadar akan pengembangan bisnis berbasis ekonomi hijau untuk keberlanjutan usaha. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More