Jakarta – PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) mencatatkan kinerja yang positif di sembilan bulan pertama tahun ini. Bank yang fokus melayani segmen ultra mikro ini mampu menjaga performance di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.
Hingga kuartal III-2022, BTPN Syariah mencatatkan laba bersih setelah pajak (NPAT) sebesar Rp1,33 triliun atau naik 21% year on year (yoy). Pertumbuhan laba ini sejalan dengan fungsi intermediasi bank yang berjalan dengan baik dan efisien.
Direktur BTPN Syariah Fachmy Achmad mengatakan, pertumbuhan pembiayaan BTPN Syariah didorong oleh kondisi ekonomi yang membaik pasca krisis akibat pandemi. Namun demikian, pihaknya tidak ingin terlalu agresif menggenjot pembiayaan untuk menjaga kualitasnya tetap baik.
“Karena kita tahu ekonomi di bawah ini baru recovery jadi kita ingin hati-hati biar performance kita juga terjaga dengan baik,” ungkap Fahmi di Jakarta, dikutip 21 Oktober 2022.
Bank yang dipimpin oleh Hadi Wibowo selaku direktur utama ini mencatatkan pembiayaan Rp11,35 triliun atau tumbuh 11% (yoy). Pertumbuhan pembiayaan ini disertai dengan kualitas pembiayaan yang tetap sehat tercermin dari Non Performing Financing (NPF) gross di posisi 2,4% atau dibawah ketentuan regulator.
Adapun, dana pihak ketiga (DPK) dijaga di level yang efisien pada Rp11,87 triliun tumbuh 12% (yoy). Kendati DPK tumbuh namun biaya dana atau cost of fund tetap terjaga karena dana murah yan tumbuh 13%. Selain itu, bank juga sangat efisien dengan rasio beban operasional/pendapatan operasional (BO/PO) di posisi 57,4%.
Sementara dari sisi total aset bank membukukan Rp20,57 triliun, tumbuh 16% (yoy). Bank juga tercatat masih memiliki rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang kuat di level 50,4%, jauh di atas ketentuan dan rata-rata industri bank syariah yang 23%.
“Secara overall kita merasa bangga bahwa pertumbuhan kita ini cukup baik mengingat segmen yang kita layani dalam dua tahun terakhir ini tertekan oleh kondisi pandemi,” ungkapnya. (*) Dicky F.
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More