Ilustrasi: Adhi Karya raih kontrak baru proyek sumber daya air. (Foto: istimewa)
Jakarta – PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) telah membukukan kontrak baru hingga Maret 2023 sebesar Rp8,9 triliun atau meningkat 109% dari periode tahun sebelumnya yang tercatat Rp4,2 triliun.
Corporate Secretary ADHI, Farid Budiyanto, menjelaskan bahwa kontribusi kontrak baru terbesar diperoleh dari Proyek Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Paket 1.2A, Proyek Tol Probowangi Paket 1, Pekerjaan Perkerasan Jalan Pertambangan Tanjung Enim, Proyek Tol Trans Sumatera (Bayung Lencir) dan SPAM Regional Wosusokas.
“Lini bisnis Engineering dan Konstruksi mendominasi kontribusi kontrak baru sebesar 93%, lini bisnis Properti dan Hospitality sebesar 3% dan bisnis lainnya sebesar 4%,” ucap Farid dikutip, 12 April 2023.
Kemudian, berdasarkan sumber dana, kontrak baru tersebut berasal dari Pemerintah sebesar 28%, proyek investasi dan lainnya sebesar 53%, serta BUMN dan BUMD sebesar 19%.
Lalu, jika dilihat dari sisi perolehan kontrak baru berdasarkan tipe pekerjaan, Jalan dan Jembatan berkontribusi sebesar 69%, tipe gedung sebesar 14%, tipe infrastruktur sumber daya air sebesar 9% dan lainnya sebesar 8%.
Ia juga menjelaskan, kontribusi kontrak baru terbesar diperoleh dari proyek infrastruktur Jalan dan Jembatan sebesar 59%, prasarana kereta api 15%, proyek gedung sebesar 12%, serta infrastruktur pengolahan sumber air sebesar 8%, dan 6% berasal dari pekerjaan lainnya.
Adapun 5 Besar Proyek yang dicapai ADHI, antara lain Proyek Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Paket 1.2A, Proyek Prasarana LRT Malolos-Clark di Filipina, Proyek Tol Probowangi Paket 1, Proyek Tol Trans Sumatera (Bayung Lencir), serta Proyek Land Development Kalimantan Timur–IKN.
“ADHI juga berfokus pada pengembangan bisnis kontruksi berbasis lingkungan, seperti Fasilitas Pengolahan Limbah Terpadu Medan, RDF (Refuse Derived Fuel) Bantargebang, TPST Kota Denpasar, SPAM Dumai, SPAM Karian, dan lainnya,” imbuhnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More