Moneter dan Fiskal

Muliaman Hadad Ungkap Tantangan Ekonomi Global di 2023

Jakarta – Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein Muliaman D. Hadad mengungkapkan sejumlah tantangan di tengah fragmentasi ekonomi global pada 2023. Seperti diketahui, saat ini ekonomi global tengah mengalami fragmentasi atau situasi di mana ekonomi global yang sedang tidak menentu dan bergejolak.

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini mengungkapkan konflik di Ukraina semakin memperburuk kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid 19. Selain itu, tekanan inflasi juga terus berlanjut diiringi dengan suku bunga yang meningkat menjadi tantangan bagi pemulihan ekonomi tahun depan.

“Bahkan ada kemungkinan pertumbuhan (ekonomi global) kurang dari 2 persen tahun depan. Dan ini bukan hal yang bagus,” ujarnya dalam acara ESG Public Discussion bertajuk “Global and National Outlook for Resilience Amid Recession and Digitalization,” yang digelar Impac+, Senin 5 Desember 2022.

Seperti diketahui, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi global hanya 2,7% untuk 2023. Sedangkan Bank Indonesia (BI) memperkirakan bahwa ekonomi global akan turun menjadi 2,6%. Sementara itu, ekonomi China tumbuh 5%, melampaui rata-rata 3,7% untuk negara berkembang, rata-rata negara maju (G10) hanya 0,3%.

“Ini menjadi indikasi terjadinya fragmentasi ekonomi global dimana setiap negara menghadapi tantangan yang berbeda-beda dengan berbagai risiko ke depan,” ungkapnya.

Muliaman melanjutkan, kebijakan ketat ekonomi AS yang berlanjut hingga 2024 menjadi tantangan global. Selain itu, kenaikan harga energi di Eropa yang mengimpor 57,5% dari total konsumsi energinya di tahun 2020 menyebabkan kenaikan 20% hingga 30% biaya hidup.

Menurutnya, negara-negara berkembang perlu menghadapi dampak pengetatan moneter yang agresif dengan kebijakan makroprudensial untuk membendung arus keluar yang tiba-tiba dan menstimulus investasi.

“Kenaikan harga pangan dan energi maaih menjadi tantangan di 2023 dan 2024. Membuat kita sulit untuk pulih dan mengembangkan pembiayaan karena keterbatasan pendanaan oleh lembaga jasa keuangan,” ungkapnya. (*) Dicky F.

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Berpotensi Dipercepat, LPS Siap Jalankan Program Penjaminan Polis pada 2027

Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More

7 hours ago

Program Penjaminan Polis Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi

Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More

9 hours ago

Promo Berlipat Cicilan Makin Hemat dari BAF di Serba Untung 12.12

Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More

11 hours ago

BNI Dorong Literasi Keuangan dan UMKM Naik Kelas Lewat Partisipasi di NFHE 2025

Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More

12 hours ago

wondr BrightUp Cup 2025 Digelar, BNI Perluas Dukungan bagi Ekosistem Olahraga Nasional

Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More

12 hours ago

JBS Perkasa dan REI Jalin Kerja Sama Dukung Program 3 Juta Rumah

Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More

15 hours ago