Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengintruksikan jajarannya untuk mulai melaksanakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro pada 9 Februari 2021 mendatang.
Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Covid-19, Brigjen TNI (Purn) dr. Alexander K. Ginting menjelaskan, dengan skala mikro setiap wilayah harus membentuk pelaksanaan Desa Tangguh Covid-19 dan dan Posko Tanggap Covid-19 tingkat Desa/Kelurahan.
“Berdasarkan keputusan dari Presiden kita, bahwa mulai tanggal 9 Februari ini akan dilaksanakan PPKM skala mikro,” ujar Alexander dalam diskusi virtual Satgas Covid-19 dengan tema Strategi Pemerintah Kota/Kabupaten Tekan Laju Covid-19 secara virtual, Jumat 5 Febuari 2021.
Dirinya menambahkan, posko tanggap covid akan didampingi oleh pihak Puskesmas serta tim satgas. Sehingga bilamana ada 1 orang yang terpapar covid dan melakukan isolasi mandiri, semua kegiatannya akan dipantau secara ketat selama 14 hari.
Alexander pun menegaskan tidak ada perbedaan yang siginifikan terhadap PLKM Mikro maupun Nasional. Hanya saja, pemantauan pasien covid-19 setiap kelurahan akan diperketat. Diharapkan kebijakan ini akan leboh efektif mengurangi angka penyebaran covid-19.
“Kalau kita lihat, sampai 4 Februari ini kasus aktif masih terus tinggi 15,59%. Kemudian kita sudah menembus lebih satu juta atau 1.123.000 kasus sampai tanggal 4 Februari. Artinya rantai penularan di hulu itu masih berlangsung,” tukas Alexander. (*)
Editor: Rezkiana Np
Oleh: Tim Redaksi Infobank Semarang – Ada yang sangat kacau di negeri ini. Bukan soal… Read More
Tugu Insurance/TUGU telah mencatatkan kinerja solid sepanjang tahun buku 2025 dengan membukukan laba bersih sebesar… Read More
Poin Penting Kemenkeu mempertimbangkan skema pertukaran PNM dengan Geo Dipa untuk memperkuat penyaluran KUR. Fokus… Read More
Poin Penting BRI membagikan dividen tunai Rp52,1 triliun atau Rp346 per saham untuk Tahun Buku… Read More
Dengan tren pencapaian kinerja perusahaan yang gemilang hingga Tahun 2025, Bank Banten berhasil dipercaya dan… Read More
Poin Penting Dua ahli hukum menilai kasus kredit macet Sritex merupakan ranah perdata dan risiko… Read More