Nasional

Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 1 Maret 2025, Begini Tanggapan Menag Nasaruddin Umar

Jakarta – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan puasa Ramadan 1446 Hijriah dimulai pada Sabtu, 1 Maret 2025. Selain itu PP Muhammadiyah juga telah menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah atau Hari Raya Idulfitri jatuh pada Minggu, 30 Maret 2025, dan 10 Zulhijah atau Hari Raya Iduladha jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025.

Keputusan tersebut tertuang dalam Maklumat PP Muhammadiyah tentang awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1446 Hijriah berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KGHT) yang dipublikasikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di akun Instagramnya.

“1 Ramadan 1446 H jatuh pada hari Sabtu Pahing, 1 Maret 2025 M; dan 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Ahad Legi, 30 Maret 2025 M,” demikian bunyi keterangan di akun Instagram @pwmjateng, dikutip Kamis, 9 Januari 2025.

Selain itu, juga disampaikan, “1 Zulhijah 1446 H jatuh pada hari Rabu Kliwon, 28 Mei 2025 M; 9 Zulhijah 1446 H jatuh pada hari Kamis Pon, 5 Juni 2025 M; dan 10 Zulhijah 1446 H jatuh pada hari Jumat Wage, 6 Juni 2025 M.”

Baca juga: Selama Ramadan, Total Donasi Melalui GoPay Capai Rp31 Miliar

Di sisi lain pemerintah belum mengumumkan kapan tepatnya awal puasa Ramadan dan Idulfitri serta Iduladha akan berlangsung bagi umat Islam se-Indonesia.

Menag Hormati Keputusan Muhammadiyah

Menanggapi hal ini, Menteri Agama RI atau Menag Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya menghormati keputusan PP Muhammadiyah terkait penentuan awal Ramadan 1446 Hijriah.

“Itu haknya,” ujar Nasaruddin di Gedung Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.

Baca juga: Menag Temui Sri Mulyani, Ini yang Dibahas

Menag Nasaruddin mengatakan, Kemenag belum menentukan awal Ramadan karena masih menunggu pelaksanaan sidang isbat. Sidang ini akan menjadi forum resmi bagi pemerintah dalam menetapkan tanggal penting tersebut.

Perbedaan Metodologi Penentuan Ramadan

Seperti yang sudah diinformasikan, keputusan Muhammadiyah didasarkan pada KGHT, hasil rumusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. KGHT sendiri ditetapkan melalui Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke-32 di Pekalongan pada Februari 2024.

Baca juga: Presiden Prabowo Apresiasi Peranan Muhammadiyah di Indonesia, Apa Saja?

Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Maskufa, menyebut bahwa penerapan KGHT merupakan bentuk lompatan ijtihad Muhammadiyah.

“Upaya pergeseran ke KGHT ini bertujuan menjawab kebutuhan akan kepastian dan ketepatan tanggal ibadah yang bersifat global,” jelas Maskufa dalam keterangannya di laman resmi Muhammadiyah.

Sejak tahun 1932 hingga 2024, Muhammadiyah dikenal konsisten menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal dalam menyusun kalender Hijriah.

Proyeksi Ibadah Ramadan 1446 H

Menurut kalender Muhammadiyah, Ramadan 2025 akan berlangsung selama 29 hari, dengan Idulfitri diperkirakan jatuh pada Minggu, 30 Maret 2025. Selain itu, Idul Adha 10 Zulhijah 1446 Hijriah diperkirakan akan dirayakan pada Jumat, 6 Juni 2025.

Baca juga: PLN Sukses Layani Kelistrikan Nasional Selama Idulfitri 2024

Meskipun terdapat perbedaan metodologi, Nasaruddin menegaskan pentingnya saling menghormati dalam menyikapi penetapan hari-hari besar keagamaan. Kemenag dan Muhammadiyah tetap berkomitmen menjaga harmoni di tengah keberagaman umat Islam di Indonesia. (*)

Yulian Saputra

Recent Posts

Ratusan Aset ID Food Senilai Rp3,32 T Hilang, DPR Desak Investigasi

Jakarta - Komisi VI DPR bakal memanggil seluruh jajaran pimpinan ID Food terkait hilangnya 147… Read More

48 mins ago

Luhut Ancam Pengemplang Pajak, Bakal Dipersulit Urusan Administrasi

Jakarta – Pemerintah akan mempersulit urusan administrasi bagi masyarakat pengemplang pajak, salah satunya, yakni pembuatan paspor. Ketua… Read More

4 hours ago

Begini Respons BEI Soal Bukalapak yang Bakal Setop Jualan Produk Fisik

Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara terkait dengan PT Bukalapak.com Tbk (BUKA)… Read More

6 hours ago

Sah! Pramono-Rano Resmi jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai… Read More

6 hours ago

Makin Suram! Begini Nasib Unilever di Tengah Boikot dan Gempuran Merek Lokal

Jakarta – Aksi boikot terhadap Unilever dan perusahaan multinasional lain yang beroperasi di Israel turut… Read More

6 hours ago

OJK Terbitkan 2 Aturan Baru Terkait Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun, Ini Rinciannya

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) baru yang mengatur… Read More

7 hours ago