Keuangan

Mudahkan WNI, Fintech Diminta Berperan di Sistem Pembayaran

Jakarta – Menteri Telekomunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menilai, perkembangan industri Financial Technology (Fintech) yang tengah pesat diyakini dapat berperan penting dalam mendorong kemajuan sistem pembayaran yang ada saat ini.

Menurutnya, Fintech sangat dibutuhkan untuk transaksi pembayaran. Maka dari itu, Fintech berpotensi dapat memudahkan proses transaksi pembayaran dari luar ke dalam negeri atau sebaliknya. Hal ini, diharapkan menjadi masukan yang perlu dipikirkan oleh industri maupun regulatornya.

Dirinya mengusulkan, industri Fintech bisa berkoordinasi dengan regulator yakni dalam hal ini Bank Indonesia (BI) sebagai regulator di sistem pembayaran untuk memudahkan proses pengiriman uang atau transaksi pembayaran dari luar ke dalam negeri yang selama ini biayanya masih tergolong mahal.

Menurutnya, Fintech bisa mengembangkan aplikasi mobile money transfer atau mirip semacam e-wallet yang bisa digunakan untuk pengiriman uang dari luar ke dalam negeri dengan biaya yang murah. Selama ini, para WNI yang ingin mengirimkan uang ke Indonesia dikenai biaya berkisar Rp50.000.

“Para WNI seperti TKI di Hongkong biasanya mereka suka kirim uang sekitar Rp2,5 juta per bulan. Mereka dikenai dengan biaya Rp50.000, biayanya segitu berapapun pengirimannya, inikan masih mahal sekali,” ujar Rudiantara, di Jakarta, Selasa, 11 Juli 2017.

Melalui aplikasi yang dikembangkan Fintech itu, maka tentu biaya pengiriman uang bisa menjadi lebih murah daripada biaya pengiriman menggunakan jaringan perbankan. Dengan biaya yang murah, para WNI yang ingin mengirimkan uangnya ke Indonesia tidak perlu menanggung biaya mahal per sekali kirim.

“Jika itu terealisasi, maka perbankan Indonesia yang ada di luar bisa ditutup saja karena ada jalur pengiriman yang lebih murah,” ucapnya.

Saat ini, kata dia, perkembangan teknologi yang pesat harus mau tak mau harus ikut diterapkan oleh industri keuangan. Terlebih, zaman digitalisasi sudah ada didepan mata. Dirinya menyebut nantinya akan ada block chain transfer, di mana pengiriman uang akan dilakukan secara transparan.

“Ini akan terjadi di masa depan, kita mau tidak mau harus siap dengan perubahan yang terjadi ke depannya,” tutup Rudiantara. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Tinjau PLTU Suralaya, Bahlil Pastikan Suplai Listrik Wilayah Jamali Aman Selama Nataru

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi kesiapan PLN dalam… Read More

16 mins ago

Per 20 Desember 2024, IASC Blokir 5.987 Rekening dan Selamatkan Dana Rp27,1 Miliar

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah melaporkan hingga 20 Desember 2024, Indonesia Anti-Scam… Read More

1 hour ago

KSEI Bidik Pertumbuhan 2 Juta Investor pada 2025

Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) membidik penambahan sebanyak dua juta investor di pasar… Read More

1 hour ago

KSEI Masih Kaji Dampak Kenaikan PPN 12 Persen ke Pasar Modal RI

Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) masih mengkaji ihwal kenaikan PPN 12 persen… Read More

3 hours ago

PPN 12 Persen QRIS Dibebankan ke Pedagang, Siap-siap Harga Barang Bakal Naik

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi… Read More

3 hours ago

IHSG Ditutup Naik 1,61 Persen, Dekati Level 7.100

Jakarta – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini, Senin, 23 Desember 2024, ditutup… Read More

4 hours ago