Momentum Tepat Asean Terapkan Mitigasi Perubahan Iklim

Bali – Peran bank sentral negara ASEAN dinilai sangat penting dalam membangun kerangka transisi keuangan hijau, mendorong pengungkapan (disclosure) berkelanjutan, memformulasikan mekanisme kebijakan untuk mencapai tingkat emisi nol guna mitigasi perubahan iklim. Sekalipun implementasinya menantang, momentum pertemuan ASEAN merupakan saat yang tepat untuk penerapan operasi bisnis yang rendah karbon dan produk serta teknologi rendah emisi. 

Demikian mengemuka dalam High Level Seminar bertajuk Alig​ning Policies for Climate Transition, diselenggarakan Bank Indonesia, di Bali, 30 Maret 2023. Acara ini hadir di sela rangkaian pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (1st AFMGM), mendukung pesan sustainability sebagai salah satu pilar Priorities Economic Deliverables (PEDs) Keketuaan ASEAN Indonesia. 

Gubernur BI, Perry Warjiyo menekankan pentingnya transisi yang terkelola dengan baik untuk memitigasi risiko ekonomi dan sosial. Hal ini dicapai dengan 3 (tiga) konsideran yaitu i) kebijakan yang kuat dari otoritas dan dukungan politik pemerintah, ii) kerangka transisi perubahan iklim yang jelas, dan iii) keberlangsungan modal untuk pembangunan proyek berkarateristik hijau.

“Negara ASEAN yang masing-masing memiliki perbedaan dalam kapasitas dan tantangannya harus memiliki asistensi teknis dalam transisi hijau,” ujar Perry.

Menurutnya, Bank sentral berperan bukan hanya untuk mempromosikan keuangan hijau tetapi juga pada tahap implementasinya, terutama pada transisi keuangan. BI juga berkomitmen bersama swasta dan pemerintah menuju Sustainable Development Growth (SDG). Implementasinya, BI telah menerapkan sejumlah kebijakan di antaranya insentif likuiditas bagi bank yang menjalankan proyek hijau, asistensi teknis keuangan hijau berbalut loka karya untuk pemerintah daerah, manajemen cadangan devisa yang meliputi portofolio sektor hijau dan sukuk. 

Negara ASEAN sendiri dinilai cukup rentan terhadap perubahan iklim, mempertimbangkan diantaranya tingginya risiko bencana alam, ketergantungan terhadap sektor yang sensitif terhadap iklim seperti pertanian, SDA, dan tingginya populasi dan ekonomi berbasis pesisir. (*)