Ritel; Daya beli turun. (Foto: Dok. Infobank)
Jakarta — Momentum pesta demokrasi nasional dalam Pilkada serentak 2018 dinilai gagal untuk mendongkrak angka perekonomian nasional khususnya inflasi dan daya beli masyarakat.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esa Suryaningrum menjelaskan, walau Pemerintah mengklaim laju inflasi Lebaran tahun ini merupakan terendah dalam 4 tahun terakhir. Namun, peningkatan angka inflasi pada bulan Juni dari bulan sebelumnya cukup tinggi.
“Tercatat, tingkat inflasi pada Juni sebesar 0,59 persen secara bulanan, atau naik 0,38 persen dari periode Mei 2018 yang inflasinya sebesar 0,21 persen. Lonjakannya sangat tajam,” kata Esa di Jakarta, Selasa 3 Juli 2018.
Esa menyebut, kenaikan inflasi tersebut dipicu oleh meningkatnya sejumlah indeks pengeluaran di sektor transportasi, terlebih pengeluaran di sektor transportasi tidak bisa dihindari saat momentum arus mudik maupun arus balik Lebaran.
“Sektor konsumsi sampai tengah tahun belum cukup terpengaruh secara kumulatif akibat tertahannya daya beli masyarakat. Akibatnya pengaruh pilkada tidak memberikan sumbangsih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelas Esa.
Sebagai informasi, Pemerintah mematok Pertumbuhan Ekonomi di angka 5,4 persen pada tahun ini. Angka tersebut diperkirakan tidak akan direvisi hingga akhir tahun. Disisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Juni 2018 sebesar 0,59%. Angka ini lebih rendah dibanding inflasi Juni tahun sebelumnya yang juga bertepatan dengan lebaran 2017 sebesar 0,69%.(*)
Poin Penting GoPay kini bisa tarik tunai tanpa kartu di seluruh ATM BRI dan Bank… Read More
Poin Penting BRI Kanwil Jakarta II menambah kuota mudik gratis menjadi 2.750 pemudik dengan 55… Read More
Poin Penting BRI Life menghadirkan asuransi digital MODI-MOtraveling untuk melindungi pemudik Lebaran 2026 dari risiko… Read More
Poin Penting Adira Finance memberangkatkan 300 pemudik dari Jabodetabek menuju Solo dan Yogyakarta melalui program… Read More
Poin Penting Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026,… Read More
Poin Penting BI menegaskan tidak membatasi transaksi valuta asing, tetapi memperketat kewajiban dokumen underlying untuk… Read More