MA; Lantik Mirza Adityaswara. (Foto: Rezkiana Nisaputra)
Guna mengisi kursi anggota dewan komisioner OJK, Ex-Officio Bank Indonesia, Mahkamah Agung lantik Mirza Adityaswara menggantikan Halim alamsyah. Rezkiana Nisputra
Jakarta–Mahkamah Agung (MA) resmi melantik Mirza Adityaswara sebagai salah satu Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-Officio Bank Indonesia (BI), menggantikan posisi Halim Alamsyah yang saat ini sudah masuk usia pensiun.
Pelantikan Mirza sebagai salah satu Anggota Dewan Komisioner OJK ini, dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali. Dengan diambilnya sumpah jabatan tersebut, maka Mirza akan merangkap dua jabatan sekaligus, dimana saat ini Mirza juga menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI.
“Berdasarakan surat keputusan Presiden Indonesia Nomor 61/P/2015 tanggal 23 Juli 2015, saudara telah diangkat sebagai anggota Dewan komisioner OJK, sebelum menjabat, saodara wajib mengucapkan sumpah, bersediakah saodara mengucapkan sumpah jabatan,” tanya Hatta di Gedung MA, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2015.
Mirza pun menjawab bersedia. “Demi Allah saya bersumpah untuk menjadi anggota Dewan Komisioner OJK, langsung apa tidak langsung dengan nama atau dalih apapun untuk tidak memberikan sesuatu dan dalam bentuk apapun, dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dri sesuatu janji, saya bersumpah akan melaksanakan tugas sebagai Dewan Komisioner OJK dengan rasa tanggung jawab, berdasarkan UU yg berkenaan dengan hal tersebut,” tukasnya.
Dilantiknya Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK ini, maka susunan Dewan Komisioner OJK menjadi lengkap yakni berjumlah 9 orang, dengan Ketua Dewan Komisioner adalah Muliaman D Hadad
Mirza yang juga merangkap sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK, sejalan dengan dirinya yang sudah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI sejak 3 Oktober 2013, mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Darmin Nasution yang diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 2009.
Masa jabatan Mirza habis pad Juli 2014, namun kemudian diperpanjang atas pengajuan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum di Bank Indonesia Mirza juga sempat menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (*)
@rezki_saputra
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More