Jakarta – Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Mirza Adityaswara memandang, hadirnya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Funds (SWF) sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional.
Mirza bahkan menyebut, pembiayaan dari perbankan nasional belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pembangunan di Indonesia. Sebab menurutnya aset industri perbankan hanya 35% dari PDB Nasional.
“Saya bicara tentang makronya indonesia ini kenapa sih butuh SWF, karena Indonesia ini dana dalam negerinya kurang. Kita lihat perbankan di Indonesia dananya hanya 35% dari PDB Indonesia tentu artinya kreditnya untuk pembangunan tidak bisa lebih besar dari dana yang di himpun,” kata Mirza pada diskusi virrual LPPI di Jakarta, Kamis 25 Febuari 2021.
Mirza bahkan menyebut, bilamana aset seluruh industri keuangan nasional digabungkan baik perbankan, asuransi, serta dana pensiun hanya setara 55% dari PDB Indonesia. Dimana dikatakan, PDB Indonesia kini berada pada kisaran Rp17.000 triliun.
“Kalau kita kumpulkan (dana industri keuangan) hanya sekitar 55% dari PDB Indonesia yang Rp17.000 triliun jadi kita butuh dana daru luar negeri,” ucap Mirza.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyampaikan tujuan didirikannya LPI yakni untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan. Dengan begitu, pembangunan khususnya infrastruktur bisa dilakukan tanpa mengandalkan utang.
LPI juga diharapkan bisa meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang dan menyediakan alternatif pembiayaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pembiayaan dari investor ini tidak dengan utang tapi kerjasama. (*)
Editor: Rezkiana Np
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More
Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More
Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More
Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More
Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More
Dalam program tersebut, BSN memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi pegawai aktif yang memenuhi kriteria, baik… Read More