Keberangkatan Jemaah Haji/Istimewa
Tangerang – Direktur Pembinaan Umroh dan Haji Khusus Kemenag RI, M, Arfi Hatim mengakui, kebijakan yang dikeluar pemerintah Arab Saudi terkait pajak pertambahan nilai (PPN) mulai awal 2018, tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan jamaah haji maupun umroh di Indonesia.
“Jangankan 5 persen, 10 persen pun tidak akan berpengaruh terhadap minat masyarakat,” kata M. Arfi Hatim dalam sambutannya dalam acara pelepasan jemaah umrah Program Umrah Berkah Hasanah tahap pertama 2018 di Hotel Swissbell Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Sabtu, 6 Januari 2018.
Namun M. Arfi Harim meminta kepada semua penyelenggara agar lebih rasional lagi di dalam menaikkan harga terkait kebijakan Arab Saudi.
“Tidak semua komponen biaya dikenakan pajak 5 persen. Secara garis besar hanya ada 3. Transportasi, akomodasi dan konsumsi. Jadi jangan dipukul rata kenaikan harga tersebut,” kata M. Arfi.
Pada kesempatan yang sama, plt Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo, mengatakan kebijakan 5 persen relatif masih bisa tercover. Menurutnya manfaat yang didapat jauh lebih besar dibanding 5 persen tersebut.
“5 persen itu kalo dibagi setahun kira-kira cuma 0,5 persen per bulan. Masa setengah persen sebulan nggak bisa. Dengan waktu maksimum dua tahun jika kita memperhitungkan bagaimana lima persen itu bisa kita cicil saya rasa tidak masalah,” Tutup Arifin. (*) Dicky F. Maulana
Poin Penting DPR meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan WNI di Iran, menyusul eskalasi demonstrasi besar akibat… Read More
Poin Penting OJK menilai praktik jual beli kendaraan STNK only mengancam industri multifinance, karena melemahkan… Read More
Poin Penting Dirut BTN Nixon LP Napitupulu dinobatkan sebagai Bankers of The Year 2025 oleh… Read More
Poin Penting Spin off UUS menjadi BUS merupakan kewajiban sesuai POJK No. 12/2023 bagi UUS… Read More
Poin Penting Perdagangan internasional menghadapi tantangan besar, mulai dari volatilitas geopolitik, perubahan kebijakan global, hingga… Read More
Poin Penting Peningkatan belanja pemerintah, khususnya untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dinilai… Read More