News Update

MES Dorong Akselerasi Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia

Jakarta – Akselerasi pemenuhan kelengkapan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah memerlukan satu pemahaman bersama dan konsolidasi yang kuat antar pemangku kebijakan. Menyadari akan hal tersebut, Dewan Pakar Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (PP MES) berinisiatif menggelar forum diskusi bulanan dengan nama Muhadatsah Dewan Pakar MES.

Forum bertemunya segenap Dewan Pakar PP MES ini secara perdana diselenggarakan pada Sabtu, 03 Juli 2021 secara virtual dengan mengangkat tema “Peran Bank Syariah dalam Sektor Sustainable Halal Food dan Sustainable Fashion”.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir memberikan arahan, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo selaku Ketua Dewan Pakar PP MES yang dalam arahannya menyampaikan bahwa forum muhadatsah menjadi media wakaf ilmu  bagi seluruh Dewan Pakar PP MES untuk menyumbangkan ilmu, gagasan, serta ide yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

“Forum muhadatsah ini adalah media untuk berwakaf, mari kita wakafkan waktu dan ilmu kita untuk kembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kita jadikan forum muhadatsah ini sebagai ajang silaturrahim sekaligus penyalur gagasan yang membawa manfaat bagi umat,” ujar Perry.

Rangkaian forum muhadatsah ini dilanjut dengan sesi inti yaitu pemaparan materi oleh dua narasumber yaitu Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) yang juga Bendahara Umum PP MES, Hery Gunardi dan Chairman Indonesia Halal lifestyle Center yang juga sebagai anggota Dewan Pakar PP MES, Sapta Nirwandar, serta dipandu oleh Mulya Effendi Siregar yang juga merupakan Dewan Pakar PP MES sekaligus Komisaris Utama BSI.

Herry Gunardi yang menjadi narasumber pertama menjelaskan tentang pentingnya peran bank syariah dalam penguatan ekosistem halal food dan halal fashion yang berkelanjutan.

Dirinya memaparkan bahwa potensi industri halal Indonesia yang dapat dibiayai oleh bank syariah bisa mencapai kisaran angka antara 420 triliun hingga 714 triliun.

“Potensi Industri halal yang mampu kita biayai di kisaran angka 420 hingga 714 triliun, namun dalam realisasinya masih di bawah potensi minimum,” papar Herry.

Dirinya kemudian menuturkan bahwa ke depannya pihaknya akan mengembangkan secara masif pola-pola kemitraan dengan berbagai pihak agar bank syariah dalam hal ini BSI bisa berperan lebih dalam penguatan halal value chain di Indonesia.

Sementara itu, Sapta Nirwandar yang berkesampatan menjadi narasmuber kedua menjelaskan tentang potensi industri halal global saat ini yang didominasi oleh halal food dan halal fashion.

“Memang kita telah melakukan penelitian, dan hasilnya terbukti food dan fashion menjadi dua sektor yang mendominasi. Untuk food sendiri pada masa pendemi seperti sekarang kebutuhannya naik. Oleh karena itu wajar jika saat ini kita perlu fokuskan ke sektor halal food, halal labeling menjadi kebutuhan yang sangat penting,” jelas Sapta.

Dalam menutup materinya Sapta menuturkan bahwa saat ini Indonesia memang menjadi pusat Industri halal, tapi dalam posisi sebagai konsumen. Dirinya menjelaskan negara non muslim masih menjadi penyuplai utama bahkan untuk negara-negara Organization of Islamic Cooperation (OIC) dengan peringkat pertama eksportir produk halal adalah Brazil, dengan 16,2 miliar dolar AS, diikuti India dengan nilai ekspor sebesar 14,4 miliar dolar AS.

“Memang kita ini jadi negara top di sektor industri halal, tapi sebagai consumer. Indonesia menjadi konsumen halal food peringkat pertama sebesar 114 miliar dolar AS” tutupnya.

Forum muhadatsah kemudian disambung dengan diskusi dan tanggapan dari dua Dewan Pakar PP MES, Riawan Amin dan Adiwarman Karim. Keduanya secara bergantian memberikan tanggapan atas dua topik diskusi yang telah disampaikan.

Riawan Amin dalam tanggapannya menekankan pentingnya sinergi antar bank, tidak hanya bank syariah, tapi juga dengan bank konvensional. “Bahwa kita harus berjamaah dalam persoalan food dan fashion ini. Ini perlu ditekankan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Wakil Presiden RI dalam Global Islamic Forum 2019 yaitu melakukan sinergi dengan bank konvensional”. tegas Amin.

Di sisi lain, Adiwarman Karim dalam merespon diskusi yang berlangsung menjelaskan tiga hal penting yang harus dipahami oleh para pejuang  ekonomi dan keuangan Syariah.

“Hal pertama yang harus kita pahami yaitu keberhasilan dari ekonomi syariah adalah ketika bank konvensional mengadopsi cara-cara ekonomi syariah. Kedua, menghadirkan ekonomi syariah secara bertahap harus melalui pilot project. Terkahir adalah perlunya mencari kesamaan fungsi dari ekonomi syariah kemudian diberikan fitur pembeda, ini menjadi hal yang penting”, terang pria mantan Sekretaris Jenderal PP MES ini.

Muhadatsah Dewan Pakar PP MES ini menjadi forum diskusi bulanan yang didesain semi FGD untuk merumuskan solusi dan gagasan atas isu ekonomi dan keuangan Syariah nasional. Melalui forum ini diharapkan dapat tersusun policy paper yang akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sebagai bagian dari kontribusi nyata Dewan Pakar PP MES atas usaha pengembanan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. (*)

Dwitya Putra

Recent Posts

Wamen BUMN Cek Langsung Kesiapan SPKLU PLN Layani Kebutuhan Nataru

Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Komisaris PT PLN (Persero), Aminuddin… Read More

38 mins ago

Rijani Tirtoso Akhiri Tugas Sebagai Direktur Eksekutif LPEI, Siapa Penggantinya?

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengangkat Yon Arsal sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua… Read More

5 hours ago

Kemenperin Dorong Kolaborasi Startup dan IKM untuk Transformasi Digital

Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA)… Read More

13 hours ago

Ketua KPK Beberkan Proses Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dua nama baru sebagai tersangka dalam pengembangan… Read More

17 hours ago

OJK Terbitkan Aturan Terkait Perdagangan Kripto, Ini Isinya

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang… Read More

18 hours ago

OJK: BSI Tengah Siapkan Infrastruktur untuk Ajukan Izin Usaha Bullion Bank

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan proses pengembangan kegiatan usaha bullion atau usaha yang berkaitan dengan… Read More

19 hours ago