Nasional

Gus Ipul Temui Prabowo di Hambalang Laporkan Update Sekolah Rakyat, Ini Isinya

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan perkembangan terkini program Sekolah Rakyat kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 6 September 2025.

Dalam kunjungan itu, Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Sekjen Kemensos Robben Rico, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. Mohammad Nuh, dan Tenaga Ahli Menteri Andy Kurniawan.

Menurut Gus Ipul, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas gagasan Presiden terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang mulai dijalankan sejak 14 Juli 2024.

“Alhamdulillah saya bersama tim inti Kementerian Sosial bisa menyampaikan laporan rinci tentang penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk perkembangan dan tantangan yang dihadapi selama proses berjalan,” ujar Gus Ipul, dalam keterangannya, dikutip Minggu, 7 September 2025.

Baca juga: 165 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Tahun Ini, Gus Ipul: Strategi Putus Rantai Kemiskinan

“Beliau (Presiden) tadi memberikan arahan-arahan penting agar ke depan perencanaannya lebih matang,” tambahnya.

Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan rintisan Sekolah Rakyat. Ia menegaskan komitmennya untuk meluncurkan program ini secara resmi setelah seluruh aspek teknis dan kelembagaan siap.

Implementasi Nyata Sekolah Rakyat

Sementara itu, Prof. Mohammad Nuh menegaskan bahwa Sekolah Rakyat kini telah memasuki tahap implementasi nyata, bukan lagi sekadar wacana.

“Kalau kemarin kita masih merumuskan ide dan gagasan, sekarang ini real pelaksanaannya. Kami melihat tim Kemensos dan jejaringnya all out untuk merealisasikan program ini dengan sangat baik,” ujar Prof. Nuh.

Baca juga: Prabowo: Sekolah Rakyat Jadi Titik Harapan Baru bagi Anak Bangsa

Ia juga menekankan pentingnya penerapan tiga prinsip utama dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Prinsip pertama adalah bahwa program ini harus terukur, yakni memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat dievaluasi secara sistematis.

Dengan ukuran yang tepat, efektivitas program dapat dinilai secara objektif dan berkelanjutan, sehingga arah pengembangannya tetap sesuai dengan tujuan awal.

Prinsip kedua adalah keterjangkauan atau achievable, di mana perencanaan program harus realistis dan bisa dicapai oleh masyarakat luas, terutama kelompok yang paling membutuhkan.

Prinsip ketiga adalah akuntabilitas, yang menekankan bahwa setiap hasil pelaksanaan program harus dievaluasi secara transparan dan dilaporkan kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan sumber daya serta pencapaian target yang telah ditetapkan.

Baca juga: Sekolah Rakyat Diapresiasi DPR, Siap Jadi Model Pendidikan Masa Depan

Prof. Nuh menjelaskan bahwa ukuran-ukuran keberhasilan akan mulai terlihat dalam tiga bulan ke depan atau satu semester pertama, dan akan diumumkan secara terbuka.

“Intinya, Kemensos sangat serius memastikan Sekolah Rakyat ini berjalan baik dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra

Muhamad Ibrahim

Berpengalaman sebagai jurnalis sejak 2014. Saat ini bertugas menulis tentang isu nasional, internasional, ekonomi, perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Recent Posts

KB Bank (BBKP) Balik Laba Rp66,59 Miliar di 2025, Ini Penopangnya

Poin Penting KB Bank balik laba Rp66,59 miliar di 2025 dari rugi Rp6,33 triliun pada… Read More

10 hours ago

Bank Mandiri Terbitkan Global Bond Pertama di Asia Tenggara Senilai USD750 Juta

Poin Penting Bank Mandiri terbitkan global bond USD750 juta dengan kupon 5,25% dan tenor 5… Read More

10 hours ago

Rancangan Reformasi Pasar Modal Rampung, OJK Segera Temui Pimpinan MSCI

Poin Penting OJK rampungkan empat reformasi pasar modal untuk tingkatkan transparansi. OJK akan temui MSCI… Read More

11 hours ago

RI Raup Rp575 Triliun dari Jepang dan Korea Selatan, Ini Hasil Kunjungan Prabowo

Poin Penting Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen bisnis Rp575… Read More

11 hours ago

AAUI: Implementasi PSAK 117 Masih jadi PR Industri Asuransi Umum

Poin Penting AAUI menyebut PSAK 117 masih jadi tantangan bagi industri asuransi umum. Kendala utama… Read More

12 hours ago

OJK Denda 233 Pelaku Pasar Modal di Kuartal I 2026, Capai Rp96 Miliar

Poin Penting Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan denda Rp96,33 miliar kepada 233 pelaku pasar modal pada… Read More

12 hours ago