Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Jakarta – Menteri Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengungkapkan, potensi belanja produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam negeri terbilang jumbo. Nominalnya ditaksir bisa mencapai Rp2.000 triliun.
“Potensi belanja UMKM sangat besar. Misalnya saja dari BUMN bisa Rp500 triliun untuk membeli produk-produk UMKM, dari IKN bisa Rp400 triliun hingga pemerintah bisa Rp500 triliun. Jadi, ada potensi sebesar Rp2.000 triliun untuk membeli produk UMKM,” katanya dalam acara INABUYER B2B2G EXPO 2023, dikutip, Rabu, 5 Juli 2023.
Melihat potensi besar tersebut, pihaknya akan melaporkan langsung kepada Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya menunggu arahan dalam melakukan implementasi di lapangan.
“Saya akan segera melaporkan kepada presiden untuk kemudian menagih bagaimana implementasinya,” jelasnya.
Baca juga: Bank Jago Bantu Pengelolaan Keuangan Digital UMKM
Selama ini kata Teten, UKM berperan penting dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Tanah Air di tengah ketidakpastian perekonomian global saat ini.
Untuk itu, para pelaku UMKM di Tanah Air harus disokong oleh pemerintah. Salah satunya, mendorong mereka masuk ke rantai pasok industri yang bisa dilakukan melalui perhelatan INABUYER B2B2G EXPO 2023.
Pasalnya, acara ini merupakan buah kolaborasi bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).
“Sangat penting bagi UMKM dapat mengakses ke rantai pasokan industri dalam membantu pembiayaan. Apabila, terdapat kepastian barang dibeli, maka bank maupun modal ventura akan semakin yakin dan tidak ragu memberikan pinjaman kepada mereka,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More