Holding BUMN Infrastruktur Masih dalam Proses Inbreng Saham
Jakarta – Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan BUMN dianggap belum optimal. Selama ini, program CSR yang disalurkan oleh sebagian perusahaan BUMN masih banyak dalam berupa uang yang dianggap tidak bisa meningkatkan taraf hidup untuk jangka panjang.
Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, seharusnya perusahaan BUMN tidak hanya memberikan uang saja dalam program CSR nya, melainkan juga memberikan pembekalan baik seperti pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat bisa memiiliki keterampilan khusus.
“Saya mengunjungi beberapa daerah di Indonesia. Masyarakat lebih butuh bimbingan, pelatihan dan binaan, jadi bukan sekedar uang. Bagaimana meningkatkan usaha masyarakat. Kalau tidak di dorong yang punya usaha mikro tidak bisa jadi besar,” ujar Rini dalam acara Indonesia CSR Exhibition, di Balai Kartini, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017.
Oleh sebab itu, dirinya juga meminta direksi perusahaan BUMN untuk turun langsung dan melihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Sejauh ini, BUMN kebanyakan hanya menyumbang untuk membangun suatu gedung sekolah, klinik, dan sebagainya. Dengan demikian, BUMN bisa mengetahui apa yang lebih dibutuhkan masyarakat.
“Saya katakan ke pemimpin BUMN bahwa bukan hanya dari uang yang mereka butuhkan, tapi pemikiran bagaimana kita bisa mendorong perekonomian di sana dan meningkatkan kemampuan ekonomi yang masih rendah,” ucap Rini.
Di sisi lain, dari segi penyaluran dana program CSR, kata dia, harus benar-benar terorganisir sesuai dengan kebutuhan daerah dan juga dibutuhkan sinergi oleh banyak pihak salah satunya pemerintah daerah. Misalnya saja, di suatu daerah tidak terdapat sinyal untuk berkomunikasi, maka permasalahan ini yang harus diselesaikan oleh perusahaan BUMN melalui program CSR nya.
“Kan ada Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) itu tidak bisa sendiri-sendiri harus sinergi. Kita mau tumbuhkan ekonomi di sana bagaimana mungkin kalau tidak ada komunikasi. Kalau bangun jalan, tapi tidak ada BTS bagaimana mau komunikasi. Bagaimana perbankan bisa masuk,” tambahnya. (*)
Poin Penting OJK menegaskan peran penagihan penting menjaga stabilitas industri pembiayaan, namun wajib diatur rinci,… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya sidak dua perusahaan baja di Tangerang yang diduga menghindari pembayaran PPN… Read More
Poin Penting Pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp316 triliun pada 2025, tumbuh 8% yoy, terdiri… Read More
Poin Penting Aset industri pembiayaan 2025 terkontraksi 0,01 persen, dengan pertumbuhan piutang hanya 0,61 persen,… Read More
Poin Penting Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono yang menjadi… Read More
Poin Penting Maraknya penagihan intimidatif berdampak pada kebijakan perusahaan pembiayaan, yang kini memperketat prinsip kehati-hatian… Read More