Jakarta–PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) diharapkan konsisten menjalankan fungsinya sebagai agent of development. Maka dari itu, dalam menghadapi persaingan di era digital ini, BRI harus berperan dalam memberdayakan kapasitas dan kapabilitas UMKM.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri BUMN RI Rini M. Soemarno yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BRI Tahun 2017, di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2017. Dia menilai, tantangan BRI ke depan adalah membuat debitor mikro tersebut naik kelas, yang pada ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian di Indonesia. “Saya yakin Bank BRI sebagai jagoan di bisnis mikro, tidak sulit untuk mencetak pengusaha baru,” ujarnya.
(Baca juga: Survei Perbankan, Pertumbuhan Kredit 13,1% di 2017)
Selain itu, Rini juga mengapresiasi kinerja perseroan di tengah kondisi perekonomian global yang penuh dengan tekanan serta peran BRI dalam menggerakkan perekonomian terutama di sektor UMKM. Di mana sepanjang 2016, BRI konsisten melakukan program inklusi keuangan dan digitalisasi UMKM dalam upayanya mendorong pelaku UMKM naik kelas.
Salah satunya yaitu melalui Rumah Kreatif BUMN (RKB). Dari target 15 RKB, BRI berhasil meresmikan 16 RKB dan 1 RKB Plus di tahun 2016 yang tersebar di 17 kota. Sedangkan untuk meningkatkan kapabilitas pedagang pasar, BRI telah meluncurkan e-pasar BRI yang sampai dengan saat ini sudah mencakup 600 pasar di seluruh Indonesia. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More