Menteri Maman: Pelaku Usaha Mikro Masih “Tak Terlihat”, Pemerintah Siapkan Sapa UKM

Poin Penting

• Akses pembiayaan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro masih terbatas, meski jumlahnya mencapai lebih dari 57 juta dan menjadi penopang utama ekonomi nasional.
• Pemerintah menyiapkan aplikasi “Sapa UMK” pada 2 Desember 2025 untuk mengintegrasikan program pembiayaan, pelatihan, dan sertifikasi dari pusat hingga daerah.
• OJK dan pemerintah bersinergi memperluas inklusi keuangan syariah, termasuk lewat program Safari Keuangan Syariah Indonesia (SAKSI)

Jakarta — Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Maman Abdurrahman menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro di Indonesia. Padahal, kelompok ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan jumlah mencapai lebih dari 57 juta pelaku usaha di seluruh Tanah Air.

Maman menyebut masih banyak pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem pembiayaan dan pemberdayaan.

“Saya sering mendengar langsung keluhan pelaku usaha mikro yang merasa belum tersentuh pembiayaan dan pelatihan. Mereka masih seperti ‘tak terlihat’ oleh sistem, padahal merekalah penopang utama ekonomi kita,” ujar Maman, dalam paparannya, pada pembukaan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) di Main Atrium Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis, 6 November 2025.

Ia menegaskan, pemerintah tengah menyiapkan terobosan digital untuk menjawab persoalan tersebut. Salah satunya melalui peluncuran Sistem Aplikasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Sapa UMK) pada 2 Desember mendatang, yang akan mengintegrasikan berbagai program pembiayaan, pelatihan, dan sertifikasi dari pusat hingga daerah.

Baca juga: Lewat Cara Ini, OJK Perluas Akses Keuangan Syariah untuk UMKM

Menurut Maman, kolaborasi antara pemerintah, OJK, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan menjadi kunci agar pelaku UMKM benar-benar bisa naik kelas. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat ekosistem pembiayaan syariah sebagai alternatif yang lebih inklusif dan berkeadilan.

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dimulai dari pelaku usaha mikro. Mereka mungkin kecil, tapi kontribusinya besar bagi bangsa,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menilai sinergi antara regulator dan pemerintah sangat penting untuk mempercepat inklusi keuangan, terutama di sektor syariah.

Ia menekankan, OJK berkomitmen memperluas akses pembiayaan yang mudah, adil, dan sesuai prinsip kehati-hatian.

“Kami ingin memastikan keuangan syariah hadir lebih dekat dengan masyarakat. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, potensi besar ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat,” ujar Friderica, dalam pembukaan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) di Main Atrium Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis, 6 November 2025.

Baca juga: Prabowo Minta Barang Impor Bekas Ditertibkan, UMKM Tetap Dilindungi

Pernyataan tersebut sejalan dengan fokus OJK memperluas Safari Keuangan Syariah Indonesia (SAKSI) di lima kota sepanjang 2025. Melalui kegiatan seperti EKSiS, OJK mendorong sinergi antara industri keuangan, pemerintah daerah, dan komunitas UMKM untuk memperluas akses keuangan syariah dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial, sekaligus memperkuat daya saing sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. (*) Ayu Utami