Poin Penting:
- Pemerintah ingin memetakan distribusi kredit UMKM Rp1.500 triliun agar mendukung swasembada pangan, energi, dan program MBG.
- Sistem SAPA UMKM disiapkan sebagai pusat integrasi data, pembiayaan, sertifikasi, dan layanan digital pelaku usaha.
- Kementerian UMKM mengingatkan peningkatan kredit UMKM harus disesuaikan dengan kesiapan pasar agar tidak memicu kredit macet.
Jakarta – Menteri UMKM Maman Abdurrahman meminta distribusi kredit perbankan senilai Rp1.500 triliun untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai dipetakan secara lebih terarah. Hal ini guna mendukung program prioritas pemerintah, mulai dari swasembada pangan, swasembada energi, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, pemetaan pembiayaan menjadi langkah penting agar penyaluran kredit lebih tepat sasaran dan selaras dengan arah kebijakan Presiden.
Dalam paparannya di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026), Maman mengungkapkan total kredit perbankan ke sektor UMKM terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dari sekitar Rp1.100 triliun pada 2019, nilainya kini telah menembus lebih dari Rp1.500 triliun pada 2026.
Namun, ia menilai besarnya penyaluran kredit tersebut belum sepenuhnya terpetakan secara rinci ke sektor-sektor prioritas yang dibutuhkan pemerintah. Karena itu, Kementerian UMKM bersama OJK dan industri jasa keuangan didorong mulai menyusun sinkronisasi distribusi pembiayaan.
Baca juga: Menteri UMKM Akui Produk Lokal Sulit Bersaing akibat Derasnya Impor
Pemetaan Kredit UMKM untuk Dukung Program Prioritas
Maman menjelaskan, dari total kredit UMKM sebesar Rp1.500 triliun pada 2025, sekitar Rp300 triliun berasal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR). Artinya, masih terdapat sekitar Rp1.200 triliun kredit non-KUR yang dinilai perlu dipetakan distribusinya.
“Pertanyaannya ke mana alokasi itu? Nah ini yang mungkin perlu kita sinergiskan antara Kementerian UMKM dengan OJK dengan semua penggiat industri keuangan,” ujar Maman.
Ia menegaskan, pemerintah ingin agar distribusi pembiayaan ke sektor UMKM dapat diarahkan mendukung agenda strategis nasional. “Kita sudah harus mulai masuk dan memetakan distribusi alokasi kredit perbankan untuk sektor UMKM ini sudah ke sektor mana saja dan itu bisa kita arahkan sesuai dengan kebijakan pemerintah,” katanya.
Menurut Maman, kebijakan besar Presiden saat ini berfokus pada swasembada energi, swasembada pangan, dan penguatan ekosistem MBG. Karena itu, sektor pembiayaan juga perlu bergerak sejalan dengan target tersebut.
“Artinya kredit-kredit perbankan ini, ini gimana caranya bisa mulai pelan-pelan kita petakan dan kita arahkan sesuai dengan arah kebijakan besar dari presiden,” ujar dia.
SAPA UMKM jadi Basis Integrasi Data dan Pembiayaan
Dalam kesempatan itu, Maman juga menyoroti pentingnya pembenahan data pelaku usaha melalui sistem SAPA UMKM. Sistem tersebut dirancang menjadi pusat integrasi data dinamis yang menghubungkan akses pembiayaan, sertifikasi, legalitas, pelatihan, hingga pemasaran.
Ia mengakui selama ini pemerintah kesulitan memantau perkembangan UMKM karena data yang tersedia masih bersifat statis dan tersebar di berbagai instansi.
“Nah inilah harapan kita membangun sistem ini agar kita bisa mengonversi data yang kita miliki selama ini yang awalnya statis kita konversi menjadi data dinamik,” kata Maman.
Melalui sistem itu, pelaku usaha yang ingin memperoleh fasilitas pembiayaan dan layanan pemerintah nantinya diwajibkan melakukan onboarding ke SAPA UMKM. Langkah tersebut diklaim bukan untuk kepentingan perpajakan, melainkan untuk memastikan pelayanan pemerintah lebih terukur dan tepat sasaran.
Maman mengatakan, SAPA UMKM juga akan diintegrasikan dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk BPJPH, LKPP, hingga platform marketplace dalam negeri. Pemerintah bahkan menyiapkan fitur payment gateway, pelatihan, pendanaan, sertifikasi, serta integrasi teknologi AI untuk mendukung transformasi digital pelaku usaha.
Pemerintah Waspadai Risiko Kredit Macet Sektor UMKM
Meski target porsi kredit perbankan untuk UMKM dalam RPJMN mencapai 25 persen, realisasinya saat ini baru sekitar 17 persen. Namun, Maman mengingatkan peningkatan kredit tidak bisa dilakukan secara agresif tanpa memperhatikan kesiapan pelaku usaha dan pasar.
“Bisa jadi pada saat kita tekan dorong naik misal dari seribu lima ratus triliun kita dorong sampai seribu tujuh ratus triliun ternyata yang menerima UMKM itu pun belum siap. Akhirnya NPL, kredit macet,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan pasar domestik yang dinilai belum sepenuhnya ramah terhadap produk lokal akibat derasnya arus barang impor. Karena itu, menurutnya, strategi peningkatan pembiayaan harus dibarengi penguatan akses pasar dan perlindungan sektor tertentu.
Selain itu, Maman menegaskan pemerintah tengah memperluas keterlibatan UMKM dalam ekosistem MBG. Ia menyebut program tersebut telah memunculkan peluang ekonomi baru, mulai dari pemasok bahan pangan hingga pelaku usaha penunjang dapur umum.
“Jadi inilah yang disebut terbentuknya ekosistem baru melalui program MBG,” kata dia.
Maman menekankan transformasi layanan dan pembiayaan UMKM harus dilakukan melalui langkah yang lebih terintegrasi agar pemerintah benar-benar hadir dalam mendukung pertumbuhan pelaku usaha di seluruh Indonesia. (*)
Editor: Yulian Saputra
