Menteri dari PAN Mundur dari Kabinet Jokowi-JK
Batam – Pengembangan ekonomi maritim dan pariwisata menjadi isu penting yang mewarnai diskusi publik yang digelar Bank Indonesia pada Jumat, 12 Agustus 2016, di Batam, Kepri. Pasalnya, kedua sektor ini menyimpan potensi besar dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Besarnya potensi tersebut tercermin dari letak gegografis Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang, dan banyaknya wilayah pariwisata yang indah di Indonesia. Persoalannya adalah, potensi ini belum dioptimalkan menjadi sumber pendorong pertumbuhan ekonomi. Sejumlah masalah seperti daya saing, sumber daya, dan birokrasi menjadi faktor-faktor yang menyebabkan sektor maritim dan sektor pariwisata belum dikembangkan secara optimal.
Terakait hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Asman Abnur mengatakan, untuk mendukung pengembangan kedua sektor ini, diperlukan sumber daya manusia yang memadai. Untuk itulah, reformasi birokrasi harus dilakukan.
“Reformasi birokrasi memungkinkan didapatkannya kemudahan dalam pengembangan berbagai sektor industri yang diperlukan, serta pelayanan publik yang baik” tandas Asman.
Untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai langkah-langkah penguatan yang diperlukan, maka dilakukan rapat koordinasi antarlembaga yang berfokus pada pengembangan potensi industri maritim di Indonesia pada Jumat, 12 Agustus 2016 di Batam, Kepri. Rapat ini dihadiri oleh Gubernur BI, Agus Martowardojo; Menteri Pariwisata, Arief yahya; Menko Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan, dan Menteri PAN. Dari hasil rapat tersebut diharapkan akan muncul komitmen dan langkah-langkah konkret untuk perbaikan sektor maritim dan kepariwisataan di Indonesia.(*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More