Menko Perekonomian Ungkap Kartu Prakerja Percepat Inklusi Keuangan

Jakarta – Program Kartu Prakerja turut  berkontribusi dalam mempercepat inklusi keuangan bagi masyarakat. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam acara Plenary Session of the CONFINTEA VII “Preparing Adults for the Future of Work”, yang berlangsung secara hybrid dari Marrakesh, Maroko, Kamis, 16 Juni 2022.

Airlangga mengatakan insentif tunai hanya diberikan ketika pengguna menyelesaikan kursus sehingga menjadikan Kartu Prakerja sebagai program transfer tunai bersyarat dimana penerima dapat memilih metode  transfer bank atau e-wallet. Data menunjukkan, sebanyak 93% peserta program memilih menggunakan e-money, dan sebanyak 28% peserta baru mengenal rekening bank atau e-money melalui Program Kartu Prakerja.

“Hal tersebut menjadikan Program Kartu Prakerja sebagai pembayaran G to P (Government to People) pertama yang consumer centric dengan proses transparan dan mulus,” ungkapnya yang hadir secara virtual.

Dalam dua tahun pelaksanaannya, Program Kartu Prakerja saat ini telah mencapai gelombang ke-32 dan memiliki lebih dari 12,8 juta penerima manfaat yang tersebar di 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Menurutnya, keberhasilan tersebut tak lepas dari kerja sama lintas Kementerian/Lembaga dan berbagai mitra ekosistem.

Berdasarkan hasil survei evaluasi yang dilakukan Manajemen Pelaksana sejak 2020 menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja inklusif karena dapat menjangkau sebanyak 3,3% penyandang disabilitas, 14% penerima yang belum tamat atau lulusan SD, 56% tinggal di desa, 2,9% Purna Pekerja Migran Indonesia, sebanyak 49% perempuan, serta 90% dari penerima program tidak memiliki pekerjaan saat mendaftar.

“Mereka adalah orang-orang yang seringkali kurang terwakili, namun berhasil dijangkau oleh Program Kartu Prakerja,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Gelaran CONFINTEA tahun ini bertujuan untuk mendorong negara-negara anggota UNESCO agar menerapkan kebijakan, insentif, kerangka peraturan, dan struktur serta mekanisme kelembagaan yang berkontribusi kepada budaya, hak asasi manusia, keadilan sosial, nilai-nilai bersama, dan keberlanjutan. (*) Dicky F.