Menko Airlangga Optimis Tantangan Hiper-Inflasi Bisa Diatasi, Ini Strategi Pemerintah

Jakarta – Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) optimis pemerintah dapat menjaga stabilitas harga, serta pengendalian inflasi salah satunya melalui program kebijakan 4K untuk menekan potensi hiper-inflasi akibat melonjaknya harga pangan dan energi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, kebijakan 4K terkait stabilisasi harga dan inflasi diantaranya adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.

“Terkait dengan stabilisasi harga dan inflasi, tentu ini tim pengendalian inflasi pusat maupun daerah terus mendorong agar program kebijakan terkait dengan keterjangkauan harga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dan juga komunikasi secara efektif dengan masyarakat. Sehingga tentu tantangan hiperinflasi itu kelihatannya kita bisa tangani di tahun ini, demikian pula di tahun depan,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, 16 Agustus 2022.

Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa energi masih menjadi tantangan utama perekonomian Indonesia. Namun, Airlangga menjelaskan dalam kebijakan fiskal sebagai shock absorber, pemerintah telah mempersiapkan anggaran subsidi energi sebesar Rp502,4 triliun untuk menekan harga bahan bakar di tahun ini.

“Pemerintah sudah menyiapkan Rp502,4 triliun, kita lihat harga keekonomian pertamax Rp15.150, namun kita masih memberikan harga eceran Rp12.500. Demikian pula pertalite, keekonomiannya Rp13.150 ecerannya masih Rp7.650, sedangkan di negara lain misalnya Thailand sebesar Rp19.500, Vietnam Rp16.645 per liter, Filipina Rp21.352, sehingga kita relatif di bawah dari negara ASEAN lainnya,” ucap Airlangga.

Kemudian dalam mendorong pengembangan UMKM, pemerintah terus berupaya memberikan insentif-insentif melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Tercatat sejak Agustus 2015 sampai akhir Juli 2022 total outstanding atau sisa KUR yang belum dibayar mencapai Rp530 triliun yang diberikan kepada 36,56 juta debitur dengan kredit macet (NPL) hanya sebesar 1,03%.

Selain itu reformasi struktural juga nantinya akan dapat diandalkan sebagai kombinasi dari kebijakan fiskal dan moneter melalui Sovereign Wealth Fund (SWF), pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau proyek strategis nasional yang sejak tahun 2016-2022 totalnya Rp858 triliun atau 135 proyek hilirisasi, serta kebijakan sektor otomotif menjadi salah satu pendorong di sektor manufaktur. (*) Khoirifa

Rezkiana Nisaputra