Menkeu Waspadai Banyaknya Makelar Masuk Birokrasi untuk Korupsi

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan soal bahaya korupsi kepada jajarannya. Hal ini sejalan dengan banyaknya oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan sistem birokrasi untuk menarik keuntungan pribadi dengan melakukan korupsi di tempat ia bekerja.

Banyaknya makelar yang masuk ke sistem birokrasi ini, kata Menkeu, harus segera diperangi. Menurutnya, tindakan korupsi merupakan musuh yang sangat nyata dan menjadi tantangan karena bisa menghancurkan satu negara. Pasalnya, banyak makelar yang bermain dalam pencairan anggaran khusus.

“Banyak di Indonesia orang yang profesinya memang makelar. Jadi, anda tidak perlu musuh dari luar tapi dalam negeri sendiri yang paling manjur dan efektif, paling bisa meruntuhkan suatu bangsa,” ujar Menkeu saat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.

Selain itu, tambah dia, persoalan integritas juga menjadi masalah utama yang menyebabkan negara tersebut itu hancur. Oleh sebab itu, dirinya meminta seluruh pegawai Kemenkeu dapat menjaga integritas dan memperbaiki sistem. Sebab, fenomena seperti calo atau makelar masih berkeliaran di dalam birokrasi baik di perusahaan maupun institusi.

“Kita harus terus-menerus memperbaiki sistem di luar ourselves untuk halangi korupsi. Kalau saya bicara masalah integritas karena sesuatu yang anda yakini tidak akan boleh dan tidak bisa, tidak mau anda perjual belikan karena itu menyangkut dignity anda,” tegas Menkeu.

Untuk itu, lebih lanjut dirinya menyebutkan, bahwa integritas harus menjadi modal utama untuk individu agar bisa menjadi pemimpin. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar seluruh karyawan di kemenkeu bisa menjaga integritas, terutama bersama-sama dalam melawan korupsi, dan terus memperbaiki kualitas belanja negara.

“Ada korupsi, ada yang inefisiensi, ada yang salah alokasi. Kemenkeu berusaha menciptakan sebanyak-banyaknya unit pelayanan kita bebas korupsi dan bersih melayani,” tutup dia. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

OJK Tunjuk Bank Kalsel Jadi Bank Devisa, Potensi Transaksi Rp400 Triliun

Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More

14 hours ago

Riset Kampus Didorong Jadi Mesin Industri, Prabowo Siapkan Dana Rp4 Triliun

Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More

15 hours ago

Peluncuran Produk Asuransi Heritage+

PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More

15 hours ago

DPR Desak OJK Bertindak Cepat Cegah Korban Baru di Kasus DSI

Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More

15 hours ago

Penyerahan Sertifikat Greenship Gold Gedung UOB Plaza

UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More

18 hours ago

BSI Catat Pembiayaan UMKM Tembus Rp51,78 Triliun per November 2025

Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More

21 hours ago