Jakarta – Selama sepuluh tahun terakhir peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap APBN cukup signifikan, di mana 25 persen penerimaan negara diperoleh dari PNBP. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam pengelolaan PNBP diharapkan dapat makin memahami peran PNBP.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara PNBP Awards 2017 seperti dikutip dari laman Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 30 November 2017. “Jadi tidak sekedar memberikan award tapi juga untuk makin memahami dari peranan PNBP itu di dalam keseluruhan penyelenggaraan negara di Indonesia,” ujarnya.
Selama ini, kata dia, Sumber Daya Alam, utamanya minyak bumi adalah penyumbang terbesar dalam PNBP. Namun demikian tantangan terbesar dalam mengelola dana tersebut adalah adanya faktor ketidakpastian harga. Oleh karena itu, ia berpesan agar memperkuat pengelolaan PNBP dari sisi budgeting, jumlah yang diterima, dan dibukukan kemudian dimonitor penggunaannya.
Tidak hanya itu, lanjut dia, PNBP sangat terkait dengan berbagai pungutan terhadap layanan yang telah diberikan oleh negara. Menkeu menginginkan agar para penyelenggara layanan dapat memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat merasakan kegunaan atas biaya yang telah mereka keluarkan.
“Saya menghargai inisiatif yang baik ini yang tujuan utamanya agar kita semua sebagai bagian dari negara RI saling memahami dan saling menjalankan tugas fungsinya secara baik dan bisa menjelaskan ke rakyat secara baik. Sehingga rakyat akhirnya memahami dan merasa memiliki negara ini,” ucap dia. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More