Menkeu Sebut, Defisit Transaksi Berjalan Sumber Kerentanan Ekonomi

Jakarta – Defisit transaksi berjalan (current account deficit) dianggap menjadi sumber kerentanan utama bagi kondisi perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global. Oleh sebab itu, pemerintah bersama regulator terkait terus melakukan bauran kebijakan dalam upaya menjaga stabilitas dan penyesuaian terhadap tantangan baru.

“Dengan mengurangi sumber kerentanan perekonomian Indonesia, terutama yang berasal dari defisit transaksi berjalan,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

Namun demikian, kata dia, perekonomian Indonesia akan tetap mampu menjaga ketahanannya secara fleksibel dan bisa menjaga momentum perbaikan. Sehingga, pemerintah bisa secara efektif menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam konteks gejolak ekonomi global yang masih akan berlangsung hingga tahun depan.

“RAPBN 2019 sebagaj instrumen kebijakan fiskal harus dirancang agar sehat, adil dan mandiri. APBN 2018 telah mampu menjadj alat untuk membantu menjaga stabilitas perekonomian nasional dengan berbagai kebijakan fiskal yang ekspansif ecara terukur, namun dengan tingkat defisit yang semakin menurun,” ucapnya.

Adanya tantangan yang berbeda, tambah dia, maka RAPBN 2019 disusun dengan tujuan untuk menjaga momentum pembangunan dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap gejolak global. Kesehatan RAPBN 2019 akan terus dijaga dengan menurunkan rasio defisit anggaran, serta mengarahkan defisit keseimbangan primer juga makin mengecil.

“RAPBN 2019 didesain sehat, adil dan mandiri. Aspek keadilan dicerminkan dengan menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan sumber daya manusia, antara alokasi belanja Pusat dan daerah serta penerapan sistem perpajakan yang adil,” paparnya.

Sementara itu, aspek kemandirian diwujudkan dengan meningkatnya kontribusi penerimaan perpajakan dalam penerimaan negara, serta penggunaan instrumen pembiayaan utang yang semakin menurun. APBN merupakan instrumen penting untuk menjalankan negara dalam menjaga perekonomian dan menciptakan kemakmuran yang berkeadilan.

“Saat ini kita dihadapkan pada kondisi perekonomian global yang masih penuh gejolak, sebagai akibat kebijakan ekonomi dj AS yang menimbulkan dampak ke seluruh dunia,” tegasnya.

Kebijakan normalisasi moneter dan kenaikan suku bunga oleh The Federal Reserve, serta perang dagang dengan China, kata dia, telah berdampak negatif pada banyak negara, termasuk emerging market. Menurutnya, gejolak ekonomi global dan pengaruh negatifnya terhadap negara-negara berkembang diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2019.

“Oleh karena itu, RAPBN 2019 djrancang untuk mengantisipasi berlangsungnya gejolak global,” tutup Sri Mulyani. (*)