Jakarta – Hingga Pertengahan Oktober 2020, serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp339,77 triliun Jumlah tersebut setara 48,9% dari total pagu anggaran PEN sebesar Rp695,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, klaster dengan serapan anggaran terbesar adalah perlindungan sosial, yakni Rp165,89 triliun. Kemudian dukungan UMKM sebesar Rp90,42 triliun dan insentif usaha sebesar Rp28,32 triliun. Selanjutnya ada sektor kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebesar Rp27,85 triliun, dan sektor kesehatan sebesar Rp27,26 triliun.
Sedangkan realiasi untuk pembiayaan korporasi baru Rp0,018 triliun. “Pembiayaan korporasi memang masih kecil. Namun akan segera terakselerasi, terutama untuk PMN kepada BUMN yang mengalami tekanan akibat COVID-19,” kata Sri Mulyani dalam acara Capital Market Summit & Expo 2020 yang digelar secara virtual, Senin, 19 Oktober 2020.
Kementerian Keuangan, lanjutnya, terus melakukan monitoring terhadap program PEN ini. Serapan dana PEN ini diharapkan terus meningkat sehingga bisa mencapai 100% pada akhir 2020. Realiasi dana PEN sudah mengalami akselerasi signifikan selam bulan Agustus dan September 2020.
Hal tersebut, lanjut Menkeu, didorong oleh percepatan belanja penanganan COVID-19, percepatan porgram PEN lainnya, dan adanya program-program baru yang langsung segera direalisasikan. “Terlihat pada bulan Agustus dan September itu kenaikannya luar biasa,” tukasnya. (*) Ari As
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More