Menkeu Purbaya Pastikan Pengelolaan APBN 2026 Tepat Sasaran dan Berkelanjutan

Poin Penting

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan APBN 2026 akan dijalankan secara efisien dan tepat sasaran tanpa pemangkasan program, tetapi melalui pengalihan anggaran dari program tidak efektif ke yang lebih siap.
• Dua penggerak utama ekonomi 2025–2026 adalah percepatan belanja pemerintah dan pertumbuhan kredit perbankan, yang terus dimonitor agar bebas kebocoran.
• Pemerintah fokus memperkuat integritas aparatur fiskal serta memastikan utang digunakan secara produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan secara efisien dan tepat sasaran.

Hal Itu disampaikannya saat mengisi acara Media Gathering Kemenkeu 2025 via telekonferensi, di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Oktober 2025.

Acara tersebut menjadi momen dialog terbuka, di mana Menteri Purbaya menjawab langsung beragam pertanyaan wartawan, mulai dari arah kebijakan fiskal hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami pastikan pengelolaan fiskal dijalankan dengan hati-hati, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat,” ujar Menkeu Purbaya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Janji Kurangi Utang: Tidak Boleh Ada Kebocoran!

Purbaya juga mengungkapkan optimismenya terhadap prospek ekonomi nasional. Ia membeberkan dua elemen yang bakal menjadi penggerak ekonomi pada akhir 2025 hingga 2026, yakni percepatan belanja pemerintah dan pertumbuhan kredit perbankan.

Pemerintah, tegasnya, akan mengawal agar program belanja bisa dieksekusi secara tepat waktu dan tepat sasaran, sekaligus memastikan tidak ada kebocoran anggaran.

"Tetap saya monitor, nanti pertengahan tahun (2026) sudah kelihatan tuh mana (program) yang bisa jalan, mana yang enggak. Saya akan ambil (anggaran program) yang enggak bisa jalan, saya akan distribusikan ke program-program yang lebih siap. Jadi, sama approach-nya, efisiensi anggaran. Bukan dengan motong, tapi dengan belanja tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada kebocoran," bebernya.

Baca juga: Dana Pemerintah Rp200 Triliun Terserap 56 Persen, Purbaya Optimistis Ekonomi Pulih

Di sektor internal, Purbaya menegaskan pentingnya penguatan integritas aparatur fiskal, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Insentif bagi Pegawai Berprestasi

Ia memastikan bahwa pegawai berprestasi di dua direktorat jenderal (ditjen) tersebut akan diberi insentif, sementara yang melakukan pelanggaran akan ditindak tegas. Langkah ini dilakukan demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi fiskal negara yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan negara.

“Target saya ke depan adalah supaya ada treatment untuk pegawai bea cukai dan pajak. Kalau bagus, dikasih penghargaan dan nggak diganggu," katanya. "Supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik,” imbuhnya.

Baca juga: Pesan Purbaya ke Pejabat Baru LPS: Rajin Riset dan Cari Terobosan Baru

Bendaraha negara ini juga menegaskan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam pembiayaan pembangunan. Menurutnya, utang negara bukan masalah selama dikelola secara produktif dan efisien.

"Utang jangan dipakai untuk menciptakan sentimen negatif karena ada standar nasional dan internasional yang (menunjukan) kita cukup prudent," katanya.

"Kita akan coba mengurangi penerbitan utang seoptimal mungkin. Dalam artian kalau saya utang pun itu pemakaiannya harus maksimal jangan ada kebocoran harus menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan seoptimal mungkin," lanjutnya.

Belanja Tak akan Dipangkas, tapi Harus Bertanggung Jawab

Purbaya menjelaskan bahwa efisiensi belanja bukan berarti memangkas program-program pemerintah.

Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menekankan bahwa anggaran hanya akan dialihkan dari program yang tidak efisien ke program yang lebih siap dan berdampak nyata.

"Kita akan coba kontrol belanja pemerintah supaya lebih baik sehingga belanja yang tidak perlu bisa saya potong. Bukan berarti saya memotong program pemerintah tetapi saya memotong program yang tidak efisien yang hanya memboroskan uang negara yang sebagian diperoleh dari utang. Ini akan menciptakan belanja yang lebih bertanggung jawab ke depan," pungkasnya. (*)