Jakarta–Pemerintah memastikan akan menyerahkan kontrak bank persepsi kepada bank yang ditunjuk pemerintah dan memenuhi syarat dalam kontrak bank persepsi atau bank penampung dana repatriasi tax amnesty.
Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengaku, pada pekan ini atau hari Kamis (28/7) kontrak bank persepsi kepada bank yang ditunjuk pemerintah akan segera ditandatangani oleh bank-bank yang memenuhi syarat dalam kontrak tersebut.
“Mungkin Kamis besok (tandatangan kontrak) pas ada acara sosialisasi di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan,” ujar Bambang di Jakarta, Selasa, 26 Juli 2016.
Namun demikian, pihaknya belum bisa menyebutkan berapa bank lagi yang akan menandatangani kontrak sebagai bank persepsi tersebut. Kendati begitu, dia menekankan, bahwa bank yang ditunjuk oleh pemerintah merupakan bank yang sudah memenuhi syarat yang diberikan pemerintah.
“Yaa nanti. Pak Robert Pakpahan (Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu) belum lapor ke saya. Tapi yang pasti akan ada beberapa bank. Yang penting bank itu sudah memenuhi syarat dan apakah sudah selesai semua belum,” tegasnya.
Sejauh ini pemerintah baru meneken kontrak dengan empat bank persepsi, yang terdiri dari tiga bank BUMN dan satu bank swasta. Tiga bank BUMN tersebut adalah Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI. Sementara satu bank swasta yang sudah menjadi bank persepsi adalah Bank BCA. (*)
Editor: Paulus Yoga
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More