Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kebijakan fiskal tahun 2022 akan diarahkan lebih efektif, prudent, dan sustainable. Sri Mulyani tetap optimis keseimbangan primer APBN akan mulai bergerak menuju positif di 2022.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat Rapat Paripurna DPR penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2022. Dirinya menjelaskan, pendapatan negara diprediksi akan semakin meningkat ke kisaran 10,18% sampai 10,44% terhadap PDB. Sedangkan untuk belanja negara akan mencapai kisaran 14,69% sampai 15,30% PDB.
“Keseimbangan primer akan mulai bergerak menuju positif di kisaran -2,31% sampai -2,65% PDB,” kata Sri Mulyani melalui video conference di Jakarta, Kamis 20 Mei 2021.
Dirinya optimis, melalui akselerasi pemulihan ekonomi serta reformasi struktural bakal membuat kebijakan fiskal membaik. Pemerintah optimis, defisit fiskal akan semakin mengecil ke -4,51% ssampai -4,85% PDB. Sementara itu untuk rasio utang akan tetap terkendali di kisaran 43,76% hingga 44,28% PDB.
“Di tengah kondisi pemulihan ini, kita harus tetap optimis dan tidak boleh menyerah. Kita tetap harus berkomitmen untuk menghadirkan pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan,” jelas Sri Mulyani.
Menurutnya, akselerasi pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan di kisaran 5,5% hingga 6,2%. Sedangkan angka kemiskinan akan berada di rentang 8,5% hingga 9,0%.
Rasio Gini akan berkisar antara 0,376 hingga 0,378. Sementara indeks Pembangunan Manusia akan meningkat ke rentang 73,44 hinga 73,48. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 102 hingga 104 dan 102 hingga 105. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Gubernur Jambi memastikan gaji ASN dan PPPK tetap dibayar meski Bank Jambi mengalami… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II membahas upaya mendorong perdamaian Gaza dan stabilitas… Read More
Poin Penting Hingga kini belum ada keputusan resmi untuk menunda impor pikap India sebanyak 105… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang tenor penempatan dana Rp200 triliun di Himbara hingga September 2026, sebelumnya… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan dana SAL Rp200 triliun di Himbara, disambut positif BRI. Dana… Read More
Poin Penting Perpanjangan dana SAL di Himbara hingga September 2026 meredakan tensi likuiditas antarbank Perbankan… Read More