Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap, Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dapat mengantisipasi adanya pengemplangan pajak.
Dirinya menilai, dengan adanya GPN ini semua transaksi masyarakat khususnya para wajib pajak akan terekam pada satu database nasional.
“Tercatat dalam satu menit terdapat 10 ribu transaksi, ada yang melepas dan ada yang menerima. Karena itu merekam, semua sudah tau kemana ujungnya. Ujungnya adalah database penting untuk kewajiban perpajakan yang adil,” ungkap Sri Mulyani pada saat peluncuran GPN di Kompleks BI Jakarta, Senin 4 Desember 2017.
Dirinya juga menjelaskan, infrastruktur GPN ini juga sangat mendukung bagi perekonomian nasional. Dengan adanya GPN ini, diharap pengelolaan tata kelola transaksi yang ada di masyarakat akan semakin baik dan semakin terkontrol dan transparan.
Sri Mulyani juga menyebut, dengan adanya implementasi infrastruktur GPN ini, pemerintah akan terus meningkatkan keamanan dari segi digital untuk menghindari adanya peretasan data di GPN.
“Dengan adanya infrastruktur seperti ini kita ada tantangan baru untuk menghindari adanya peretasan atau hacking , dan kejahatan dari dunia cyber. Karena ini akan menjadi backbone bahwa ketahanan dan keamanan dari seluruh backbone itu dijaga, dan ini lebih aman dan banyak benefit yang diperoleh masyarakat,” tukas Sri Mulyani.(*)
Jakarta - HSBC memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,1 persen pada 2025. Chief… Read More
Jakarta - Pemerintah Indonesia kembali menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua mata uang asing, yakni… Read More
Jakarta - Komisi VI DPR bakal memanggil seluruh jajaran pimpinan ID Food terkait hilangnya 147… Read More
Jakarta – Pemerintah akan mempersulit urusan administrasi bagi masyarakat pengemplang pajak, salah satunya, yakni pembuatan paspor. Ketua… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara terkait dengan PT Bukalapak.com Tbk (BUKA)… Read More
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai… Read More