Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk tetap berhati-hati dalam menggunakan anggaran belanja negara atau APBN. Dikarenakan situasi perekonomian global masih penuh dengan ketidakpastian, di mana inflasi dan suku bunga di negara maju masih tinggi.
“Saya juga ingin mengimbau kepada seluruh kementerian dan lemabaga dalam situasi di mana kondisi dunia saat ini dengan inflasi di negara negara maju yang sangat tinggi, maka suku bunga itu naiknya bisa mencapai 500 bps atau naik 5%. Ini suatu biaya dari anggaran yang sangat tinggi. Oleh karena itu kita harus menggunakan anggaran semakin hati hati,” ujar Sri Mulyani, dalam Rakornas 2023, Rabu, 17 Mei 2023.
Di sisi lain, Indonesia patut bersyukur karena pertumbuhan dan momentum pemulihan ekonomi tetap berlanjut, di tengah kondisi dunia yang sedang menghadapi pelemahan ekonomi.
Hal ini tercermin, dari pertumbuhan ekonomi di Tanah Air pada kuartal I-2023 diatas 5% atau sebesar 5,03%.
“Kita sudah terus mempertahankan berturut-turut pertumbuhan diatas 5% ini adalah sebuah prestasi dan merupakan hasil kerja bersama termasuk bapak dan ibu sekalian,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Menkeu juga meminta agar kementerian dan lembaga tetap fokus kepada tujuannya dalam menggunakan anggaran belanja tahun 2023 ini yang mencapai Rp3.061 triliun untuk meningkatkan kualitas belanja dalam rasngka transformasi ekonomi.
“Bapak Presiden telah berkali-kali menyampaikan kepada kita semua bagaimana APBN bisa dan harus bisa menjadi salah satu solusi bagi peningkatan kemakmuran rakyat kualitas hidup masyarakat dan dalam hal ini salah satu instrumen di dalam APBN yang penting adalah belanja negara,” kata Menkeu.
Menkeu juga menambahkan, pemerintah juga akan terus mengedukasi masyarakat untuk membayar pajak demi kepentingan bersama.
“Tentu masyarakat makin kritis terhadap kenapa saya harus bayar pajak. Kita juga harus mampu menjelaskan bahwa dampak dari pajak bisa ditunjukan kepada masyarakat secara keseluruhan,” jelasnya.(*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More