Jakarta–Efisiensi birokrasi merupakan salah satu quick win di dalam program reformasi di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan instruksi untuk mencanangkan gerakan efisiensi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Menurutnya, jika Kementerian Keuangan dapat menghemat 10 persen dari anggarannya, maka penghematan tersebut sama dengan senilai 626.666 siswa SD yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau sebanyak 2.820 rehabilitasi ruang kelas.
“Kita telah melaksanakan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan dalam satu dasawarsa ini dan ini telah membawa berbagai perubahan yang positif bagi kinerja Kementerian Keuangan. Namun kita tidak boleh berpuas diri karena kita mampu untuk terus memperbaiki diri,” ujarnya seperti dikutip dari laman Kemenkeu, di Jakarta, Selasa, 6 Juni 2017.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, seharusnya pengelola keuangan negara dapat menerapkan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi, dan menjadi contoh dalam menginterpretasikan prinsip tersebut tidak hanya di Kemenkeu namun juga keuangan negara.
“Coba kita bayangkan dengan yang kita anggap kecil dan sepele, namun dia merupakan arti yang luar biasa bagi rakyat kita,” ucapnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dapat mulai berhemat, tanpa mengurangi produktifitasnya. Salah satu caranya adalah dengan penggunaan teknologi.
“Dengan menggunakan teknologi, misalnya, rapat bersama bisa dilakukan antar daerah dan pusat tanpa harus melakukan perjalanan dinas, tapi menggunakan teknologi,” tutup Menkeu. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More