Menteri Keuangan Sri Mulyani saat doorstop. (Foto: Infobank)
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku belum puas terkait dengan penilaian Fitch Ratings yang telah menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi BBB dengan outlook stabil yang sebelumnya Fitch mengganjar Indonesia dengan peringkat BBB- outlook positif.
“Tidak puas, puas kalau rating menjadi AAA. Kalau masih BBB belum (puas),” ujar Menkeu di Jakarta, Kamis, 21 Desember 2017.
Menurutnya, Indonesia masih harus bekerja keras untuk memperoleh kenaikan peringkat. Akan tetapi, ia menghargai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terus memperbaiki sistem pengelolaan negara dengan pembukuan, transparansi yang baik dan asesmen risiko.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa dalam jangka pendek, kenaikan peringkat akan mempengaruhi kepercayaan diri investor yang lebih baik. Hal ini dibutuhkan ketika ada risiko eksternal, termasuk baru diluluskannya undang-undang perpajakan di AS.
“Kalau Indonesia punya pondasi yang baik dan diakui internasional, Indonesia bisa agak bebas dari sentimen negatif. Bisa memiliki tambahan ketahanan untuk tersapu dari berbagai macam spekulasi,” ucap Sri Mulyani.
Namun demikian, dirinya tetap mengaku senang dengan adanya perbaikan peringkat utang Indonesia yang menjadi BBB dengan outlook stabil dari Fitch Ratings. Penilaian itu mencerminkan bahwa asesmen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih memiliki kredibilitas.
Selain itu, tambah dia, penilaian tersebut juga mencakup arahan terkait penerimaan, belanja, risiko, dan sistem perekonomian secara keseluruhan. (*)
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More