Menkeu: APBN Masih Miliki Ruang Atasi Gejolak Global

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2018 masih memiliki ruang yang cukup untuk merespons gejolak ekonomi global.

“Kami terus menjaga, agar pemerintah memiliki instrumen apabila diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian eksternal,” ujarnya di Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.

Lebih lanjut dirinya menilai, bahwa kondisi APBN 2018 hingga akhir April tahun ini mencatatkan kinerja yang sangat sehat dan cukup kuat. “Kebijakan fiskal akan kami jaga secara hati-hati, agar tetap efektif,” ucapnya.

Dia merincikan, adapun langkah untuk menjaga efektivitas dan efisiensi APBN 2018, pemerintah akan menjaga pelaksanaannya agar tetap kredibel dan memperkuat kesehatan APBN dalam upaya menjaga ruang fiskal yang memadai.

“Dengan demikian, instrumen fiskal juga bisa diandalkan. Nanti, juga bersama Bank Indonesia (BI) dan OJK untuk menjaga stabilitas dari sisi pembangunan ekonomi,” paparnya.

Menkeu menyebutkan, bahwa pemerintah bersama regulator terkait yakni BI, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berkomitmen akan meningkatkan bauran kebijakan antar instansi maupun masing-masing instansi.

Baca juga: Realisasi APBN Masih Jauh dari Asumsi Makro

Kekuatan fundamental ekonomi Indonesia, kata dia, tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kuartal I-2018 sebesar 5,06 persen dan inflasi 3,41 persen (yoy). “Inflasi masih tetap rendah dan masih pada kisaran yang dikomunikasikan BI dan diasumsikan di APBN,” jelasnya.

Dia menilai, kenaikan defisit transaksi berjalan sesuai dengan pola musiman yang pada Kuartal I-2018 sebesar 2,1 persen dari PDB. “Defisit transaksi berjalan masih dijaga di 2,5 persen terhadap PDB pada 2018. Ini masih di bawah kisaran aman, yaitu 3 persen dari PDB,” tambah Menkeu.

Sementara itu dari sisi APBN, implementasi APBN 2018 sampai April tahun ini penerimaan pajak bertumbuh 14,9 persen dengan komponennya adalah PPN bertumbuh 14,1 persen dan PPh Badan bertumbuh 23,6 persen.

“PPh Badan pertumbuhannya tutup across the board merata di semua sektor, meskipun sektor tertentu menunjukkan lebih tinggi,” ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan, defisit fiskal hingga akhir April 2018 hanya sebesar 0,37 persen, sedangkan keseimbangan primer mencatatkan surplus Rp24,2 triliun atau jauh lebih tinggi dari periode akhir April 2017 yang hanya Rp3 triliun.

“Saat ini kami fokus mencari cara untuk mendorong efisiensi belanja negara, terutama belanja barang yang selama ini Presiden dan Wapres menekankan untuk kami melakukan penelitian lebih dalam terhadaa belanja yang tidak efisien,” tutupnya. (*)