Jakarta – Dalam menghadapi gejolak perekonomian global pada 2018 mendatang, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di depan puluhan pelaku usaha memaparkan tiga resiko yang harus diantisipasi karena berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi tahun mendatang.
Pada resiko pertama, Sri Mulyani terus mengantisipasi kebijakan perekonomian Amerika Serikat (AS). Terlebih, baru baru ini telah terjadi penggantian Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) dari Janet Yellen ke Jerome Powell.
“Kebijakan moneter dengan adanya presiden Fed yang baru akan melihat tingkat hawkish-nya, mereka akan sama seperti Yellen atau lebih kuat atau lunak. ini sangat dipengaruhi statistik,” ungkap Sri Mulyani kala menghadiri Dialog Khusus Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 18 Desember 2017.
Sri Mulyani menambahkan, faktor kedua ialah kebijakan ekonomi Cina masih dapat berpotensi membawa risiko. Restrukturisasi perekonomian Cina yang sedang menyeimbangkan komposisi pertumbuhan ekonomi dinilai turut mempengaruhi kondisi perekonomian nasional.
“China terus melakukan rebalancing dan adjustment dan kita harus mewaspadai apakah itu sesuai dengan skenario dari pemerintahan China sendiri. Kalau dia diluar track padahal growth tinggi mereka akan menghadapi persoalan yang lebih pelik daripada sekedar rebalancing,” tutur Sri Mulyani.
Selain pengaruh kebijakan ekonomi Amerika dan Cina, secara global kondisi ekonomi juga terpengaruh dengan faktor kriris geopolitik. Sri Mulyani menilai, ketegangan politik di kawasan Korea Utara dan Timur Tengah, serta kegaduhan di negara Arab Saudi juga dapat mempengaruhi ketidakstabilan regional dan global.
“Kita juga harus waspada dengan faktor geopolitik dan geosecurity, north korea dan AS, keamanan middle east, itu harus diperhatikan karena berpengaruh pada oil, venezuela sebagai produsen oil juga,” ungkap Sri Mulyani.
Dirinya berharap para pelaku usaha maupun investor tetap optimistis dan selalu mengantisipasi adanya resiko tersebut. Tak hanya itu, pihaknya di Pemerintahan juga akan tetap optimis dapat terus menumbuhkan angka pertumbuhan ekonomi pada 2018 mendatang.
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More