Jakarta–Pemerintah dalam APBN 2017 mengasumsikan angka defisit sebesar Rp330,2 triliun, atau 2,41 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut dianggap masih terbilang wajar jika dibandingkan dengan negara lain.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2017. Menurutnya, defisit anggaran Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara lain, yang tercermin dari kondisi ekonomi nasional secara keseluruhan.
“Apakah defisit kronis? Tentu saja tidak. Dari sisi utang ke PDB nominal, absolutely kita masih dalam situasi yang cukup baik,” ujarnya.
Dia mengatakan, realisasi desifit anggaran tahun lalu yang mencapai Rp307 triliun atau 2,47 persen terhadap PDB, menjadi gambaran bahwa pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu pekerjaan penting, terutama dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Maka dari itu, bendahara negara pun akan tetap menekankan prinsip kehati-hatian dalam upaya menutup defisit tersebut, di tengah situasi perekonomian global yang berubah dan masih penuh dengan ketidakpastian. Tidak hanya untuk tahun ini, tapi juga di masa yang akan datang.
“Kami akan melihat dari semua kemungkinan, karena 2017 ini kami melihat tidak ada sesuatu yang normal. Kami lihat kesempatan yang bisa memberikan sumber pembiayaan terbaik,” ucapnya.
Sebagai informasi, defisit yang dipatok pemerintah pada tahun ini berasal dari total angka penerimaan negara yang ditetapkan sebesar Rp1.750 triliun, dan angka belanja negara yang mencapai Rp2.080 triliun. Sehingga, defisit anggaran 2017 diperkirakan 2,41 persen.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelola Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu per 31 Desember 2016, total utang pemerintah pusat mencapai Rp3.446 triliun, atau naik 9,53 persen apabila dibandingkan pada posisi pada tahun sebelumnya yang hanya Rp3.165 triliun. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More