Jakarta – Pemerintah mengungkapkan tidak bisa mendukung penuh pengembangan UMKM sendiri, karena instrumen APBN tidak bisa menopang seluruhnya. Tercatat 18 juta UMKM belum memiliki akses perbankan dan 5 juta UMKM mengandalkan rentenir.
“Berarti very high cost atau lembaga-lembaga keuangan lainnya hanya sedikit yang enjoying subsidies landing yang dibiayai oleh pemerintah,” kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, Kamis, 26 Januari 2023.
Sehingga, Sri Mulyani berpesan agar industri jasa keuangan khususnya perbankan lebih agresif lagi dalam memberikan kredit kepada UMKM.
Menkeu mengatakan, perbankan memberikan kredit kepada UMKM masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 20% dari total kredit di lembaga keuangan.
“Negara-negara sekitar mereka itu memberikan pinjaman kepada kredit kecil, usaha menengah dan mikro itu bisa mencapai 50% bahkan bisa 80% seperti yang terjadi di Korea Selatan. Ini menggambarkan bahwa mereka ability untuk growing karena likuiditas akses capital cukup. Kalau tadi bicara tentang financial inclusion saya sangat senang semoga ini bisa membuka ability untuk pushing more financing kepada UMKM,” ungkap Menkeu.
Meskipun, mayoritas kredit UMKM disalurkan kepada sektor perdagangan sebesar 52% per April 2022, namun kredit UMKM ke sektor lain masih terbatas seperti, pertanian hanya 15%, industri pengolahan 11%, dan industri konstruksi 5%. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More
PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More
Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More
UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More