Jakarta – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa rencana pengadaan vaksinasi mandiri tidak akan mempengaruhi program vaksinasi gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya, menkes menilai, vaksinasi mandiri oleh pihak swasta akan semakin mempercepat program vaksinasi nasional.
“Ada prinsip dasar bahwa vaksin itu diberikan gratis ke seluruh rakyat Indonesia dari pemerintah, dan merupakan hak mereka. Jadi walaupun ada vaksin gotong royong tidak menghilangkan hak mereka untuk dapat vaksin gratis,” jelas Budi pada konferensi pers virtualnya yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia.
Selain itu, Budi juga meminta masyarakat tidak memiliki persepsi bahwa orang kaya akan didahulukan dengan vaksinasi mandiri. Menurutnya, prinsip kehadiran vaksin mandiri adalah melibatkan semua stakeholders termasuk pihak swasta untuk bergotong royong dalam mempercepat program vaksinasi.
Sebagai informasi, Menkes sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang vaksinasi mandiri yang rencananya akan diterbitkan minggu ini. Budi menyebut, pihaknya sedang bekerja sama dengan para stakeholders lainnya termasuk perusahan-perusahan swasta untuk bisa menghasilkan peraturan yang baik.
“Untuk menyelesaikan masalah pandemi tidak mungkin pemerintah melakukan sendiri dengan cara ekslusif, tetapi harus dengan cara inklusif. Enggak mungkin kita hanya melakukan program vaksinasi miliki pemerintah saja, tetapi harus bersama- sama seluruh komponen masyarakat membangun gerakan agar kita bisa vaksinasi ini bersama,” ujar Menkes Budi. (*) Evan Yulian Philaret
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More
Poin Penting BTN dukung penuh program gentengisasi Prabowo melalui penyaluran subsidi renovasi rumah untuk meningkatkan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya menilai OTT pegawai pajak dan bea cukai sebagai terapi kejut agar… Read More
Poin Penting Baru beroperasi sejak Desember 2025, BSN langsung memposisikan diri sebagai “Banknya Para Developer”… Read More
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Jakarta, terpisah… Read More
Poin Penting OJK menegaskan KUB BPD sebagai strategi utama untuk memperkuat peran BPD dalam pembiayaan… Read More