Menjadikan Surety Bond Pengungkit Pembangunan Infrastruktur

Oleh Tim Infobank

BISNIS surety bond mulai ada tanda-tanda bergerak. Hal itu terkait dengan pembangunan atau proyek infrastruktur yang masif. Sebagai gambaran, untuk pasar konstruksi, anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2026 mencapai Rp118,5 triliun. Jika bisa “dimakan” setengahnya saja sudah membuat subur pasar surety bond.

Pembangunan infrastruktur yang masif ini tidak bisa jalan sendiri. Dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur, surety bond memainkan peran penting sebagai jaminan pelaksanaan proyek yang efisien dan tepat waktu. 

Pembangunan atau proyek infrastruktur menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena itu, membutuhkan instrumen pendukung yang menjamin keberlangsungan dan akuntabilitas proyek.

Menurut A. A. Ngr. Hendri Darmawan, Ketua Komisariat Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) Jawa Timur, dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD), salah satu instrumen kunci yang mencuat terkait proyek infrastruktur ini  adalah surety bond, yang berperan sebagai jaminan bagi kelancaran proyek antara pemilik pekerjaan (obligee) dan pelaksana (principal). ”Surety bond bisa menjadi pengungkit pembangunan infrastruktur,” tegas Hendri.

Berdasarkan FGD yang diselenggarakan kolaborasi empat asosiasi besar, yaitu AAMAI, AAUI, APARI, dan APPARINDO, bersama Jasa Raharja Putera, surety bond dinilai selaras dengan “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya untuk peningkatan produktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur berkeadilan, dan pemerataan di seluruh Indonesia.

“Tanpa instrumen ini, pembangunan berisiko tertunda, penyerapan tenaga kerja terhambat, dan multiplier effect ekonomi tidak tercapai. Jadi, keberadaan surety bond diharapkan dapat memastikan proyek-proyek tersebut berjalan sesuai kontrak dan terlindungi dari risiko wanprestasi,” demikian dijelaskan Hendri yang juga menjadi Kepala Cabang Jasa Raharja Putera Jawa Timur.

Tidak hanya infrastruktur, atau tidak hanya untuk proyek besar, surety bond juga mulai diarahkan untuk mendorong UMKM naik kelas. Melalui instrumen ini, UMKM dapat lebih mudah mengakses tender dan kontrak ekspor tanpa terbebani syarat agunan fisik yang kerap menjadi kendala.

Sementara Ahmad Ridha Sabana, Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital, dalam kesempatan yang sama menegaskan, setidaknya surety bond bisa membuka akses bagi UMKM. “Surety bond membuka akses bagi UMKM yang sebelumnya terkendala agunan fisik.

“Itu sekaligus memberikan jaminan kepercayaan bagi buyer atau investor global. Dampaknya diharapkan dapat meningkatkan kontribusi ekspor UMKM dari 15,7% menjadi 17%, sekaligus menjadi alternatif pembiayaan tanpa menambah utang langsung,” kata Ahmad.

Anggaran PU 2026 Capai Rp118,5 Triliun

Di lain sisi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menetapkan pagu anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp118,5 triliun. Angka ini mengalami penambahan signifikan dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp70,86 triliun. Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan, anggaran tersebut dialokasikan secara strategis untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti swasembada pangan, Inpres Jalan Daerah, dan Sekolah Rakyat, serta peningkatan konektivitas dan kualitas hidup masyarakat.

Sementara, dari sisi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi perkembangan ini dengan memperkuat pengaturan bisnis surety bond melalui POJK No. 20/2023. Direktur Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi OJK, Munawar Kasan, menekankan pentingnya prudent underwriting dan tata kelola yang sehat.

“Perusahaan asuransi umum dilarang melakukan praktik pre-signing dan harus menyelesaikan setiap perselisihan klaim secara profesional,” tegas Munawar dalam FGD mengenai surety bond yang digelar AAMAI Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Bahkan, OJK juga mewajibkan perusahaan asuransi memiliki ekuitas minimal Rp250 miliar dan rasio likuiditas 150 persen untuk memastikan kesehatan industri.

Jika demikian, menurut Imam Hendrawan, Direktur Pemasaran Jasa Raharja Putera, surety bond dinilai memiliki manfaat berlapis. Bagi kontraktor (principal), instrumen ini memberikan aksesibilitas dan biaya yang lebih rendah. Bagi pemilik proyek (obligee) memberikan perlindungan dari risiko kegagalan. Sementara, bagi pemerintah dan perekonomian nasional, surety bond mendukung percepatan pembangunan dan transformasi ekonomi.

Asuransi Jasa Raharja Putera sendiri adalah pelopor produk surety bond, yang mulai dikembangkan 1978-1980. Produk/instrumen ini memainkan peran strategis dalam menopang keberhasilan proyek, seperti proyek infrastruktur. “Surety bond bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis yang menopang keberhasilan proyek, menjaga kepercayaan, serta memperkuat daya saing,” kata Imam.

Pelaku asuransi berharap, seperti dikemukakan Hendri Darmawan dalam percakapan dengan Infobank, dengan dukungan regulasi yang makin ketat dan kesadaran pelaku usaha yang meningkat, surety bond diproyeksikan menjadi kunci keberlanjutan pembangunan nasional serta pendorong UMKM masuk dalam rantai pasok global. (*)