Oleh Paul Sutaryono

WADUH, pekerja dan pengusaha menolak keras Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). PP itu mewajibkan pekerja dan pekerja mandiri untuk menjadi peserta Tapera. Bagaimana mengurai kebuntuan Tapera?

PP itu merupakan turunan dari UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau peserta.