Gedung DPR; Menyetujui RUU APBN 2016. (Foto: Budi Urtadi)
Jakarta–Tahun depan, tidak ada perubahan yang signifikan dalam target pembangunan yang dicanangkan pemerintah, seperti yang tertuang dalam nota keuangan yang diajukan pemerintah. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tersebut juga telah disetujui untuk disahkan menjadi UU APBN 2016.
Dalam RUU APBN 2016 disebutkan, pemerintah menargetkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi sebesar 5,2%-5,5%, seperti yang sebelumnya tertuang dalam RAPBN 2016.Dalam Nota Keuangan disebutkan, sasaran utama di bidang ketenagakerjaan adalah peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja yang merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan investasi produktif.
Dalam RUU APBN 2016 disebutkan bahwa sasaran angka kemiskinan ditetapkan sebesar 9,0% -10%, atau sesuai dengan yang tercantum dalam Nota Keuangan yang diajukan pemerintah Adapun arah kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan adalah membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, pengembangan penghidupan berkelanjutan, serta perluasan dan peningkatan pelayanan dasar.
Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, untuk gini rasio ditetapkan sebesar 0,39 (indeks) atau sama dengan yang diajukan pemerintah dalam RAPBN 2016. ” Sedangkan untuk indeks pembangunan manusia (dengan perhitungan yang baru), pemerintah mengajukan sebesar 70,1 dan disepakati dengan angka yang sama,” pungkasnya. (*) Apriyani Kurniasih
Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More
PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More
Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More
UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More