Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sebelum era reformasi dapat dinilai kurang pesat. Orientasi pembangunan lebih banyak diarahkan pada pembangunan sektor industri (bisnis) dan cenderung mengabaikan pembangunan sektor publik. Akibatnya, sektor publik kurang efisien dan tertinggal oleh sektor swasta.
Dengan adanya era reformasi, terdapat tuntutan untuk meningkatkan kinerja organisasi sektor publik agar lebih berorientasi pada terciptanya good public and corporate governance. Akuntansi sektor publik memiliki peran yang strategis dam sentpal dalam mewujudkannya.
Mengamati perkembangan akuntansi sektor publik di negara-negara maju dan membandingkannya dengan praktik yang ada di Indonesia, hal inilah yang memotivasi Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak., CA untuk memberikan sumbangan pemikirannya dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru.
Disajikan dalam 280 halaman, pembahasan ini akan dibagi menjadi tiga komponenen, yakni akuntansi manajemen yang meliputi peran dan konsep sektor publik, strategic planning, konsep anggaran sektor publik dan jenis-jenis anggaran sektor public, teknik penilaian, penentuan harga, dan penilaian kinerja, dan lainnya. Pembahasan kedua adalah tentang akuntansi keuangan sektor publik yang meliputi teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik, basis akuntansi keuangan, dan pokok bahasan terakhir adalah konsep serta proses auditing sektor publik.(*)
Judul : Akuntansi Sektor Publik – Edisi Terbaru
Penulis : Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak., CA
Jumlah Halaman : 280 halaman
Penerbit : ANDI Yogyakarta
Tahun Terbit : 2018
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More