Tokyo–INDONESIA akan memiliki UU Penjaminan. Rancangan UU-nya sudah ada dan diharapkan bisa diketok legislatif sebelum akhir kalender 2015. Pada tahap harmonisasi saat ini, badan legislasi DPR, perwakilan dari pemerintah serta Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) masih memiliki kesempatan untuk menyimak dari dekat sistem penjaminan untuk mendukung kredit UMKM di negara lain.
Secara bersamaan pada 27-28 Oktober 2015, DPR dan Asippindo serta perwakilan dari Kementerian Keuangan mengunjungi Jepang dan Italia, dua negara yang UMKM-nya survive berkat dukungan penjaminan kredit dari perusahaan penjaminan atau credit guarantee corporation (CGC).
Menurut Diding S. Anwar, Ketua Umum Asippindo, seperti halnya UMKM di Indonesia, UKM di Italia juga berperan penting bagi perekonomian negara berpenduduk 120 juta jiwa. “Ketika krisis Asia 1998, UMKM menyelamatkan ekonomi Indonesia. Begitu juga Italy yang selamat dari hantaman krisis di zona Eropa dua tahun terakhir berkat peran UKM-nya,” ujar Diding yang juga menjabat Direktur Utama Jamkrindo, yang ketika dihubungi Infobank dari Tokyo, Jepang, sedang berada di Torino, Italia, 28 Oktober 2015.
Sementara di Jepang, juga ada pengalaman ketika terjadi krisis global 2008 dan membuat kredit ke UMKM seret, pemerintah mendirikan Japan Finance Corporation (JFC) yang selain memberikan pinjaman langsung kepada UMKM juga menyerap risiko dari CGC yang menjamin kredit UMKM oleh institusi keuangan. “Dengan skema penjaminan yang dibuat pemerintah Jepang, kredit UMKM yang seret karena krisis kemudian bisa mengucur lagi, ujar Nanang Waskito, Direktur Penjaminan Jamkrindo kepada Infobank di Tokyo, 29 Oktober 2015.
Studi banding yang dilakukan Asippindo, DPR dan wakil dari Kementerian Keuangan terbagi dua antara Jepang dan Italia. Rombongan ke Jepang bertemu JFC, Japan Federation Guarantee (JFG), dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Sementara rombongan yang berkunjung ke Italia bertemu dua CGC yaitu Eurofidi dan Unionfidi serta Asosiasi Pengusaha UKM atau Associazione Piccole e Medie Imprese (API).
Menurut Marco Corcioni, Credit and Financial Director API, basis UKM di Italia berada di sektor manufaktur 27%, perdagangan besar dan ritel 25%, services 25%, craft 20%, dan agrikultur 2%. Keberadaan API di antaranya adalah membantu UKM memiliki akses untuk mengembangkan usahanya. “Serta membantu UKM mengakses National Guarantee Fund, menego bunga dengan bank dan penjamin,” ujar Marco Corcioni.
Sementara, seperti dikatakan Giorgio Guarena, CEO Unionfidi, pemerintah Italia mendorong pemberian kredit lembaga keuangan dengan back up perusahaan penjaminan seperti Unionfidi. “Penjaminan kredit di sini sangat penting, dan hanya dilakukan oleh lembaga penjaminan,” ujar Giorgio.
API juga memiliki 51% saham Eurofidi, CGC terbesar di Italia. Pemerintah daerah di Italy juga memiliki 23% saham Eurofidi sebagai bukti perhatianya kepada penjaminan UKM, dan sisanya dimiliki bank. “Kami memberikan coverage ratio 70% hingga 80% tergantung rating kredit yang dimiliki UKM,” ujar Massimo Ceretto, Director Eurofidi.
Jumlah CGC di Italia sangat banyak karena mencapai hampir 700 buah, di mana 62 diantaranya beraset di atas €150 juta dan diawasi oleh Bank of Italy. “Lebih dari 600 CGC beraset kurang dari €150 juta dan tidak diawasi, ini yang akan diatur dengan diminta untuk menambah modal,” pungkas Giorgio Guarena. (*) Karnoto Mohamad
