Ekonomi dan Bisnis

Menelaah Visi Larangan Impor Ma’ruf Amin, Sudah Tepatkah?

Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin telah resmi ditunjuk sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019-2024.

Dalam visinya, Ma’ruf Amin berupaya untuk memperkuat perekonomian nasional dengan berkomitmen membatasi angka impor nasional. Dirinya bahkan optimis dapat melepas belenggu ketergantungan impor yang telah terjadi.

“Tidak boleh negara ini tergantung pangan dari luar negeri, makanya kita harus penuhi. Tidak boleh ada impor. Masa impor jagung, gula,” kata Ma’ruf Amin di Kantor PBNU Jakarta, Kamis 9 Agustus 2018.

Namun benarkah dengan adanya pembatasan impor tersebut dapat secara langsung menstabilkan harga bahan pangan serta perekonomian nasional. Serta sudah tepatkah kebijakan tersebut?

Menanggapi visi ekonomi tersebut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudistira menilai, kebijakan pembatasan impor tidak harus ditarik pada titik ekstrim. Dirinya menilai, beberapa sektor industri masih perlu bahan baku yang berasal dari impor.

Baca juga: Larang Impor, Ma’ruf Amin Ingin RI Jadi Negara Pengekspor

“Tidak bisa ditarik titik ekstrim kemudian anti impor pangan. Yang lebih tepat adalah impor terencana dan terkendali. Impor sebagian pangan masih dibutuhkan misalnya soal impor gandum karena adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat kelas menengah bawah,” kata Bhima ketika dihubungi oleh Infobank di Jakarta, Jumat 10 Agustus 2018.

Selain itu, niatan Ma’ruf Amin untuk dapat mengurangi impor jagung juga harus dipertimbangkan kembali. Sebab bila terjadi pengurangan impor yang ekstrim pada sektor jagung dikhawatirkan akan berdampak pada harga pangan ternak yang melambung.

“Untuk jagung juga harus hati-hati. Kalau impor jagung main distop hasilnya seperti sekarang pakan ternak mahal dan berujung kenaikan harga telur dan daging ayam,” tambah Bhima.

Sebagai informasi, tingginya impor dan lemahnya ekspor menyebabkan neraca perdagangan pada triwulan II 2018 defisit US$1,02 miliar. Meskipun ekspor tumbuh 7,7 persen (yoy) namun dibandingkan triwulan I 2018 justru mengalami penurunan sebesar 0,89 persen, sementara impor tetap meningkat 0,48 persen (qtq)

Walau begitu, dirinya berharap Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya dapat lebih memperkuat perekonomian nasional dengan kebijakan yang membangun dan lebih mementingkan pasar. (*)

Suheriadi

Recent Posts

BCA Syariah Bersama BAZNAS RI Gelar Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi Mustahik Micropreneur

Direktur Pemberdayaan dan Layanan UPZ CSR BAZNAS RI Eka Budhi Sulistyo (kanan) dan Seketaris Perusahaan… Read More

40 mins ago

Kembali Terpilih sebagai Ketua ASBISINDO, Hery Gunardi Optimis Masa Depan Perbankan Syariah Nasional

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi tengah membrikan sambutan saat Musyawarah… Read More

47 mins ago

BCA Luncurkan Program Runvestasi

Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Haryanto T. Budiman memberikan sambutan saat peluncuran program… Read More

1 hour ago

Per September 2024, Home Credit Membantu Distribusi Produk Asuransi ke 13 Juta Nasabah

Jakarta - Perusahaan pembiayaan PT Home Credit Indonesia (Home Credit) terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan… Read More

8 hours ago

Berkat Hilirisasi Nikel, Ekonomi Desa Sekitar Pulau Obin Tumbuh 2 Kali Lipat

Jakarta - Hilirisasi nikel di Pulau Obi, Maluku Utara membuat ekonomi desa sekitar tumbuh dua… Read More

9 hours ago

Menkop Budi Arie Dukung Inkud Pererat Kerja Sama dengan Cina-Malaysia di Pertanian

Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mendukung langkah Induk Koperasi Unit Desa (Inkud)… Read More

9 hours ago