Menakar Hambatan Ekonomi Biru: Defisit, Korupsi dan Investasi

Jakarta – Ekonomi biru telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek ekonomi dan keuangan nasional.

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Galih Dimuntur Kartasasmita mengungkapkan, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah defisit ekonomi.

“Permasalahannya sekarang adalah defisit ekonomi. Karena itu, BKSAP berperan dalam mengundang investor asing guna mendukung sektor ini. Situasinya tidak mudah, tetapi saya yakin pemerintah akan menemukan solusi,” ujar Galih, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu, 19 Maret 2025.

Ia menegaskan, parlemen akan terus mendukung dan mengawasi implementasi kebijakan ekonomi biru, meskipun eksekusi tetap berada di tangan pemerintah. 

Baca juga : Dorong Ekonomi Biru, Bank Mandiri Perkuat Sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Galih optimistis kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu mengembangkan ekonomi biru secara signifikan.

“Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, menjadikan sektor kelautan dan perikanan sangat potensial. Jika ekonomi biru berhasil, seluruh sektor terkait, seperti perikanan, petani rumput laut, dan galangan kapal, akan berkembang pesat. Ini juga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat pesisir,” terangnya.

Pentingnya Kerja Sama Internasional

Lebih lanjut, untuk mewujudkan ekonomi biru, Galih menekankan pentingnya kerja sama dengan komunitas internasional, seperti International Conservation Caucus Foundation (ICCF), Amerika Serikat, dan Tiongkok. Sinergi ini diharapkan membuka peluang bagi Indonesia dalam mengembangkan sektor kelautan lebih efisien.

Baca juga : J Trust Bank dan Danai.id Salurkan Inventory Financing untuk UMKM Sektor Ekonomi Biru

“Pemerintah memiliki banyak ahli yang kompeten, baik di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun Bappenas. Kami di BKSAP juga terus belajar dari parlemen luar negeri untuk memperkuat pemahaman dan strategi pengembangan ekonomi biru,” katanya.

Potensi Indonesia sebagai Produsen Rumput Laut Terbesar

Galih juga menyoroti potensi Indonesia sebagai produsen rumput laut terbesar di dunia. Ia menekankan bahwa sektor perikanan perlu dioptimalkan dengan efisiensi tinggi, termasuk dalam budidaya ikan nila yang tengah dikembangkan di daerah pemilihannya di Subang.

“Kuncinya adalah efisiensi. Dengan sistem yang lebih baik, kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan laut untuk hasil maksimal,” tambahnya.

Komitmen Pemerintah dalam Membangun Ekonomi Biru

Terkait realisasi ekonomi biru, Galih mengakui bahwa prosesnya tidak bisa instan. Pemerintah yang baru berjalan enam bulan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk pemberantasan korupsi guna meningkatkan kepercayaan investor.

“Saat ini pemerintah mulai membersihkan praktik korupsi. Jika sudah bersih, investor akan lebih percaya, dan ekonomi biru bisa berkembang lebih baik,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan, pengembangan ekonomi biru sejalan dengan visi pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis harus terus dilakukan demi mencapai target tersebut. (*)

Editor: Yulian Saputra