Memitigasi Dampak Resesi Global Lewat Perppu Ciptaker dan Kartu Prakerja

Jakarta – Pakar Ketenagakerjaan BRIN, Triyono mengatakan, program kartu prakerja dengan Perppu Cipta Kerja, memiliki irisan besar, dalam hal menyediakan tenaga kerja dan membuka lapangan kerja.

“Kalau kita melihat Perppu ciptaker, kalau dampaknya dengan prakerja memang ada irisannya sangat besar, kalau kita lihat Ciptaker ini ekosistem berbasis untuk investasi. Investasi itu justru kebutuhannya dekat dengan ketenagakerjaan, tenaga kerja terdidik,” ujar Triyono, dikutip 11 Januari 2023.

Jika investasi masuk, maka industri bergerak dan membutuhkan tenaga kerja. Peserta yang telah mengikuti pelatihan kartu prakerja, diharapkan kompeten dalam bersaing di dunia kerja.

“Kalau melihat bicara dunia internasional saat ini lagi lagi banyak presisi bahwa akan mengalami perlambatan, dan ini justru dengan hadirnya prakerja, dan pelatihan kerja lewat perppu ini bisa saling menguatkan,” tambah Triyono.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2022 terdapat sekitar 54,31% angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah. Dengan Kartu Prakerja pelatihan informal diberikan kepada siapa saja.

“Karena bagaimanapun kalau bicara basis, tenaga kerja 50% keatas masih banyak SMP kebawah. Memang kalau kita melihat sejauh ini prakerja merupakan salah satu luaran bagaimana bisa meningkatkan skill bagi pekerja yang tidak memiliki kapasitas pendidikan secara formal,” jelas Triyono.

Tenaga kerja yang bersaing, bukan cuma bermodal pendidikan formal, namun juga informal. Dan tentunya ketersediaan tenaga kerja harus berbarengan dengan terbukanya lapangan kerja.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, Kartu Prakerja 2023 akan memakai skema normal dan diberikan sebagai bentuk kompetensi kerja, bukan sekedar bansos.

Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada triwulan I 2023 tersebut akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.

Selain program pelatihan yang sudah ada, Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini mengajak berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja dengan mengikuti sejumlah assesmen dan seleksi yang telah ditentukan.

“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan yang merupakan wujud Public Private Partnership (PPP) dalam bidang pengembangan SDM Indonesia,” kata Menko Airlangga.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, Kartu Prakerja masih menyimpan beberapa pekerjaan rumah. Pemerintah patut memperhatikan dimensi kualitas penerima manfaat untuk memperbesar peluang mereka ketika masuk ke pasar tenaga kerja.

Tauhid menilai target penerima manfaat Kartu Prakerja masih terlalu besar. Hal itu akan berdampak pada kualitas pelatihan yang diterima peserta, meski pelatihan akan dilakukan dengan metode luring.

“Karena ini nilainya Rp3,5 juta, durasinya panjang, artinya intensitas pelatihannya menjadi kurang. Akhirnya tidak bisa meningkatkan skill dengan paket seperti itu,” terangnya.

Tauhid menyarankan agar Kartu Prakerja berfokus pada peningkatan kualitas penerima manfaat, bukan pada kuantitas penerima manfaat. “Akan lebih baik kalau misalnya jumlahnya jangan banyak, targetnya jangan sebanyak ini, tetapi kualitasnya yang diperlukan. Agar tingkat keterserapan di pasar kerja jauh lebih baik,” tegasnya.

Selain itu, konsep Kartu Prakerja harus diubah. Pelaksana program patutnya dipilih dari lembaga pelatihan yang kompeten dan mempunyai kesesuaian dengan kebutuhan pasar.

“Lebih baik Kartu Prakerja disiapkan pada lembaga-lembaga yang memiliki skema pelatihan yang sesuai dengan perkembangan permintaan pasar. Pasarnya diidentifikasi dulu. Pasarnya kalau tidak ada lowongan ya buat apa?” pungkasnya. (*)