Membaca Data Sritex: Antara Fakta Keuangan dan Narasi Kriminalisasi Bankir BPD

Oleh Tim Infobanknews/The Asian Post

SIDANG kredit macet PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, pekan-pekan ini sedang berlangsung di Pengadilan Tipikor, Semarang. Pemeriksaan saksi-saksi juga sedang dilakukan. Salah satu, paling penting adalah soal laporan keuangan Sritex. Bagaimana potret laporan keuangan Sritex yang menjadi dasar pemberian kredit?

Dalam beberapa waktu lalu, publik dikejutkan oleh riuhnya pemberitaan mengenai kejatuhan raksasa tekstil Sritex yang berujung pada penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Publik disuguhkan narasi bahwa pemberian fasilitas kredit dari tiga BPD, yaitu Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank BJB di tahun 2020 adalah awal dari petaka, seolah-olah suntikan dana segar itulah yang membuat perusahaan terseret ke jurang kebangkrutan.

Bagaimana potret laporan keuangan Sritex sebelum dan sesudah diberikan kredit oleh tiga BPD, khususnya Bank BJB?

Simak! Dan baca laporan keuangan audited Sritex dengan jernih, sebagaimana sektor perbankan mengajarkan untuk selalu kembali ke data.

Baca juga: Kasus Kredit Macet Sritex: Ketika Pasal Karet Jadi “Hantu” Bankir dan Hadang Denyut Nadi Ekonomi

Data berbicara sangat jelas. Alih-alih memburuk, kondisi finansial Sritex pasca pemberian kredit Bank BJB (suplesi September 2020) justru menunjukkan perbaikan signifikan di akhir tahun tersebut.

Berdasarkan Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2020, berikut fakta yang tak terbantahkan jika dibandingkan dengan posisi setahun sebelumnya (31 Desember 2019):

Pertama, likuiditas menguat. Kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan naik dari USD168,35 juta menjadi USD187,64 juta. Ini adalah sinyal bahwa perusahaan memiliki fire power untuk operasional di tengah ketidakpastian pandemi.

Kedua, rasio lancar (current ratio) masih sangat sehat di angka 2,98 kali. Artinya, kemampuan aset lancar untuk menutup utang jangka pendek sangat aman, bahkan di atas standar rata-rata industri.

Ketiga, kinerja top-line tumbuh. Penjualan justru meningkat dari USD1,181 miliar di 2019 menjadi USD1,282 miliar di 2020. Di saat pandemi melumpuhkan sektor riil global, Sritex mampu mencatatkan pertumbuhan. Ini menunjukkan fundamental bisnis dan rantai pasoknya masih kuat.

Keempat, profitabilitas terjaga. Laba Sebelum Pajak tercatat USD101,7 juta, sedikit lebih tinggi dibanding USD101,5 juta di tahun sebelumnya.

Jadi, data menunjukkan bahwa setelah fasilitas suplesi Rp350 miliar dari Bank BJB diberikan di bulan September 2020, kondisi keuangan Sritex per akhir Desember 2020 justru jauh lebih baik dari posisi 2019. Bahkan, penjualan dan laba bertahan di tengah tekanan biaya operasional akibat COVID-19.

Lalu mengapa terjadi gagal bayar dan berujung pailit?

Di sinilah letak perbedaan antara fakta keuangan dengan peristiwa hukum. Penurunan drastis baru terjadi di tahun 2021, di mana Sritex mencatat kerugian besar hingga USD1,08 miliar. Data historis 10 tahun terakhir menunjukkan, laba Sritex konsisten positif dan mencapai puncaknya di 2019, lalu kolaps di 2021 . Ini adalah cliffhanger yang aneh.

Jika menggunakan pisau analisis yang lazim digunakan, harus berani membedakan antara risiko bisnis (business risk) dengan tindak pidana (fraud). Fakta keuangan pasca kredit Bank BJB keluar menunjukkan kinerja positif. Artinya, secara korporasi, dana tersebut digunakan dengan baik untuk modal kerja dan berhasil mendongkrak penjualan di tengah pandemi.

Jika kemudian di tahun 2021 perusahaan dikondisikan untuk ambruk oleh oknum debitur melalui skema fraud—meminjam istilah yang beredar, “keuangan dikondisikan”—maka itu adalah ranah pidana yang terpisah dari kebijakan pemberian kredit di tahun 2020.

Menyederhanakan persoalan dengan mengatakan “kredit macet terjadi karena ada penambahan kredit di September 2020” adalah narasi yang tidak ilmiah dan tidak adil. Ini sama saja mengkriminalisasi proses bisnis perbankan yang saat itu sudah melalui analisis dan terbukti secara ex-post menghasilkan kinerja keuangan yang positif.

Baca juga: Di FGD soal Kasus Sritex, Ekonom Ini Sebut Risiko Bisnis Tak Seharusnya Dipidanakan

Kita harus menjaga agar proses hukum tidak menjadi alat untuk membenarkan narasi populis yang dangkal. Jangan sampai para bankir, atau siapapun yang menjalankan fungsi intermediasi sesuai prinsip kehati-hatian justru menjadi korban dari narasi keliru yang mengaitkan kredit sehat dengan kondisi macet yang baru muncul setahun kemudian akibat ulah pihak lain.

Sebagai penutup, Jangan pernah takut menggunakan data, dan jangan pernah biarkan dirimu dibutakan oleh narasi. Jadi jangan biarkan proses hukum ini dengan pikiran imajinasi, agar keadilan benar-benar ditegakkan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan prasangka.

Pendek kata, laporan keuangan Sritex justru membaik pasca pemberian kredit dari Bank BJB. (*)