Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, atau BNI terus berkomitmen dalam memperkuat layanan Local Currency Settlement (LCS) untuk mendukung perkembangan bisnis ekspor dan impor di Indonesia.
Saat ini BNI telah mengembangkan layanan LCS dengan berbagai mata uang, seperti RMB (Renminbi), JPY (Yen Jepang), MYR (Malaysian Ringgit), dan THB (Thailand Baht).
Adapun hingga kuartal I 2023, volume dan nilai transaksi LCS di BNI menunjukan pertumbuhan yang positif. BNI mencatatkan volume transaksi sebesar Rp1,3 triliun atau tumbuh 44,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
“Komitmen BNI dalam mengembangkan layanan LCS sebagai dukungan bagi bisnis ekspor dan impor di Indonesia tercermin dari pertumbuhan yang signifikan pada volume transaksi LCS,” kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dikutip 5 Mei 2023.
Adapun untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut, BNI terus mengembangkan produk dan layanannya, memperluas jaringan kerja sama dengan bank-bank asing, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.
Selain itu, BNI juga melakukan berbagai upaya untuk menarik minat pelaku ekspor dan impor, seperti memberikan kemudahan dalam pembukaan rekening LCS, serta menyediakan platform aplikasi digital bagi nasabah untuk memudahkan transaksi.
BNI juga berpartisipasi dalam pameran-pameran perdagangan internasional untuk memperluas jaringan kerja sama dengan pelaku bisnis di luar negeri. BNI, juga menegaskan akan terus berinovasi dan memperkuat layanan LCS demi mendukung pertumbuhan bisnis ekspor dan impor di Indonesia.
Seperti diketahui, pertumbuhan transaksi LCS dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perkembangan bisnis ekspor dan impor di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait perdagangan internasional, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
“Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju, BNI yakin dapat terus memberikan layanan LCS yang semakin berkualitas dan memperkuat posisinya sebagai bank terkemuka dalam bisnis ekspor dan impor di Indonesia,” pungkas Okki. (*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More