Melalui Rekomendasi Ini, KADIN Dorong Pemerintah Capai Target Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta – Dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto, perekonomian Indonesia diharapkan bisa konsisten tumbuh di angka 5,6 persen setiap tahunnya.

Namun, pada kuartal-I 2024, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di angka 4,81 persen. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mengakui bahwa capaian tersebut belum sesuai target yang ditetapkan.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan KADIN, Shinta W. Kamdani, menyebutkan bahwa ekonomi kuartal pertama (Q1) 2025 sebenarnya telah didorong oleh berbagai booster musiman, seperti Ramadan, Idulfitri, dan musim panen.

Secara logika, seharusnya pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

“Namun ini tidak terjadi sehingga suka tidak suka kita harus mengakui bahwa perlambatan ekonomi ini memang sedang terjadi,” lanjut Shinta di acara Kadin Global and Domestic Economic Outlook 2025, Kamis, 12 Juni 2025.

Baca juga: Kadin: Pengosongan Rekening di Bank DKI Bisa Rugikan Nasabah

Kalau peristiwa ini terus terjadi, maka target Indonesia untuk keluar dari jeratan middle-income trap semakin sulit. Meskipun demikian, Shinta optimistis Indonesia bisa memutar balikan keadaan dan memperbaiki situasi ekonomi dalam negeri.

Rekomendasi KADIN untuk Dorong Performa Ekonomi

Ada beberapa rekomendasi yang KADIN sampaikan untuk memperbaiki kinerja ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas ekonomi. Menurut Shinta, Produktivitas ekonomi Indonesia masih rendah karena banyaknya hari libur nasional.

Pengusaha perlu beradaptasi dan meningkatkan inovasi, kreativitas, dan leadership. Mereka juga membutuhkan kepastian dan stabilitas, serta insentif berbasis kinerja dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitas.

“Kami juga mendukung salah satu parameter pencapaian Indonesia maju, yaitu tingkat kewirausahaan sebesar 10-12 persen dari total populasi, sebagaimana rata-rata tingkat kewirausahaan di negara-negara maju,” jelas Shinta.

Baca juga: Kadin Dorong Presiden Prabowo Negosiasi Tarif Impor AS dengan Trump

Saran selanjutnya adalah dengan memperbaiki Incremental Capital Output Ratio (ICOR) supaya bisa di sekitar angka 3-4 persen seperti negara Asia Tenggara lain. KADIN juga mendorong kebijakan berbasis insentif untuk pertumbuhan industri nasional.

“Keempat, Kadin juga mendukung peninjauan kembali terhadap beberapa kebijakan perdagangan yang dinilai menghambat penciptaan efisiensi dan persaingan usaha yang sehat,” kata Shinta.

Misalnya, masih ada kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan beberapa oknum dibandingkan dengan tarif yang lebih fair. Terakhir, KADIN meminta diterapkannya proses regulatory impact assessment, guna menciptakan kebijakan berbasis fakta, dengan mempertimbangkan semua masukan, termasuk dari publik.

Evaluasi Tambahan dari KADIN

Sementara itu, ⁠⁠Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi, Aviliani, juga menambahkan beberapa evaluasi yang perlu diperhatikan pemerintah. Salah satunya adalah pengaruh efisiensi terhadap anggaran daerah.

“Efisiensi dan juga pengalihan anggaran, ternyata pengaruhnya cukup besar terhadap ekonomi daerah, di mana ekonomi daerah sebagian besar sangat berpengaruh pada APBD,” jelas Aviliani.

Baca juga: Terungkap! Ini Bocoran Struktur Organisasi BOPN yang di Bawah Komando Presiden Prabowo

Akibatnya, daerah-daerah yang bergantung terhadap APBD mengalami perlambatan ekonomi. Aviliani juga menyorot belanja pemerintah yang masih belum jelas, sehingga berdampak terhadap pengusaha.

“Yang ketiga, kami melihat adalah hambatan regulasi. Tadi ada beberapa teman pengusaha bicara tentang regulasi yang sebenarnya sudah dibicarakan, tapi belum dikeluarkan, sehingga juga mengganggu waktu pengusaha untuk mengambil keputusan,” paparnya.

Terakhir, Aviliani juga menyorot pembuatan satuan petugas (satgas) yang nantinya berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan pengusaha. KADIN berharap, agar satgas ini bisa segera diselesaikan. (*) Mohammad Adrianto Sukarso