Jakarta – Usulan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilontarkan Ketua Umum PDIP Megawati rupanya mendapat perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi mengatakan, selama ini sistem yang berjalan di KPK sudah baik dan juga rutin melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
“Lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus. Tiap bulan juga ada OTT,” ucap Jokowi kepada awak media usai meninjau Pasar Brahrang, di Kota Binjai, Provinsi Sumatra Utara, Jumat, 25 Agustus 2023.
Baca juga: Resmi Dipecat PDIP, Segini Kekayaan Budiman Sudjatmiko
Meski demikian, mantan Wali Kota Solo itu menyampaikan bahwa evaluasi tetap perlu dilakukan di semua lembaga negara, termasuk KPK.
“Mesti ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki, saya kira semua lembaga pasti ada kurangnya. Itu yang harus diperbaiki, harus dievaluasi,” tegasnya.
Sekadar Informasi, usulan pembubaran komisi anti rasuah tersebut terlontar saat Megawati menjadi pembicara dalam sebuah acara ‘Sosialiasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah’, di The Tribrata Jakarta, Senin (21/8/2023).
Dalam pidatonya, Megawati mengatakan usulan pembubaran KPK tersebut lantaran mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang tidak berjalan dengan baik.
Baca juga: Ketimbang Anies dan Ganjar, Prabowo Lebih Jago Kelola Anggaran?
Bahkan, dirinya meyakini bahwa praktik korupsi di Tanah Air akan terus terjadi meski sudah ada KPK.
“Saya sampai kadang-kadang bilang ama Pak Jokowi, sudah deh bubarin aja KPK itu. Pak, menurut saya enggak efektif’,” kata Megawati. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More